TAK DISETUJUI DPPKAD
Pencairan Dana Proyek Kantor PU Dipaksakan
BUOL – Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang disegel kontraktor beberapa waktu lalu, kini sudah dapat digunakan kembali setelah tuntutan berupa permintaan pembayaran keuangannya sejumlah Rp. 700 juta lebih telah dipenuhi pihak pemerintah daerah (pemda).
Kepala dinas PU Supangat yang ditemui, Selasa (19/4) membenarkan jika sudah tidak ada masalah lagi dengan kontraktor karena pihaknya telah menyelesaikan keunagannya dengan menggunakan anggaran 2011 dengan dalih dana luncuran.
“Uangnya sudah kita bayarkan dan tidak ada lagi masalah,”kata Supangat Sementara disisi lain pembayaran yang dilakukan tersebut menimbulkan masalah dengan pengelolaan keuangan daerah tahun 2011.Pasalnya pekerjaan berupa pembangunan gedung kantor PU tahap III itu proyeknya ditahun 2010 dan tidak terkafer didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2011.
Ironisnya dari total Rp.700 juta lebih dana yag dibayarkan tersebut, juga masih terdapat anggaran pemeliharaan (retensi) tahun 2009 sebesar Rp.116 juta.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol, Edi Agusalim Batalipu yang ditemui Rabu (20/4) membenarkan, bahwa Bendahara Umum Daerah (BUD) telah mencairkan dana tersebut, Namun dia mengaku tidak mengetahui tentang pos dana yang digunakan untuk membayar proyek itu.
“ Mengenai pencairan dana tanyakan sama BUD, karena saya tidak pernah menandatangani dokumen pencairannya,” tegas Edi.
Edi menjelaskan, dirinya pernah menerima surat dari Bupati Amran Batalipu, yang isinya bertuliskan perintah agar segera memproses dan membayarkan proyek tersebut, namun Ia tidak bersedia melakukannya dengan alasan tidak ingin mengambil resiko dikarenakan proyek tersebut bentuknya adalah hutang tahun 2010, dan sesuai aturan sebelum dilakukan perubahan anggaran,tidak dibenarkan pembayarannya menggunakan pos anggaran tehun 2011.
Bahkan sebelumnya kata Edi,hal itu telah diingatkannya kepada bupati bahwa tidak ada alasan hukum yang mendasari untuk melakukan pembayaran proyek tersebut. Namun Bupati tetap bersikeras dengan mengatakan bahwa menurut supangat telah mengkonsultasikan dan atas petunjuk
Badan pemeriksa keuangan (BPK) hal ini boleh dilakukan. “Itu bisa dibayarkan, Supangat sudah berkonsultasi dengan BPK,”kata Edi menirukan kalimat yang diucapkan Bupati kepadanya.
Hingga saat ini Kuasa BUD Zulkarnain Baculu tidak dapat dihubungi. (RICKY)
----------------------------------------------
PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA TOJO UNA-UNA
Pencairan Dana Proyek Kantor PU Dipaksakan
BUOL – Gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang disegel kontraktor beberapa waktu lalu, kini sudah dapat digunakan kembali setelah tuntutan berupa permintaan pembayaran keuangannya sejumlah Rp. 700 juta lebih telah dipenuhi pihak pemerintah daerah (pemda).
Kepala dinas PU Supangat yang ditemui, Selasa (19/4) membenarkan jika sudah tidak ada masalah lagi dengan kontraktor karena pihaknya telah menyelesaikan keunagannya dengan menggunakan anggaran 2011 dengan dalih dana luncuran.
“Uangnya sudah kita bayarkan dan tidak ada lagi masalah,”kata Supangat Sementara disisi lain pembayaran yang dilakukan tersebut menimbulkan masalah dengan pengelolaan keuangan daerah tahun 2011.Pasalnya pekerjaan berupa pembangunan gedung kantor PU tahap III itu proyeknya ditahun 2010 dan tidak terkafer didalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD tahun 2011.
Ironisnya dari total Rp.700 juta lebih dana yag dibayarkan tersebut, juga masih terdapat anggaran pemeliharaan (retensi) tahun 2009 sebesar Rp.116 juta.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol, Edi Agusalim Batalipu yang ditemui Rabu (20/4) membenarkan, bahwa Bendahara Umum Daerah (BUD) telah mencairkan dana tersebut, Namun dia mengaku tidak mengetahui tentang pos dana yang digunakan untuk membayar proyek itu.
“ Mengenai pencairan dana tanyakan sama BUD, karena saya tidak pernah menandatangani dokumen pencairannya,” tegas Edi.
Edi menjelaskan, dirinya pernah menerima surat dari Bupati Amran Batalipu, yang isinya bertuliskan perintah agar segera memproses dan membayarkan proyek tersebut, namun Ia tidak bersedia melakukannya dengan alasan tidak ingin mengambil resiko dikarenakan proyek tersebut bentuknya adalah hutang tahun 2010, dan sesuai aturan sebelum dilakukan perubahan anggaran,tidak dibenarkan pembayarannya menggunakan pos anggaran tehun 2011.
Bahkan sebelumnya kata Edi,hal itu telah diingatkannya kepada bupati bahwa tidak ada alasan hukum yang mendasari untuk melakukan pembayaran proyek tersebut. Namun Bupati tetap bersikeras dengan mengatakan bahwa menurut supangat telah mengkonsultasikan dan atas petunjuk
Badan pemeriksa keuangan (BPK) hal ini boleh dilakukan. “Itu bisa dibayarkan, Supangat sudah berkonsultasi dengan BPK,”kata Edi menirukan kalimat yang diucapkan Bupati kepadanya.
Hingga saat ini Kuasa BUD Zulkarnain Baculu tidak dapat dihubungi. (RICKY)
----------------------------------------------
PEMBANGUNAN ASRAMA MAHASISWA TOJO UNA-UNA
Anggarannya Masuk APBD 2011
PALU-Rencana pembangunan asrama pelajar dan mahasiswa Kabupaten Tojo Una-Una di Palu telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2011. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Tojo Una-una, Jamal Juraejo, saat memberi sambutan pada acara pembukaan Liga Mahasiswa Tojo Una-Una, beberapa waktu lalu.Kegiatan yang berlangsung di Aula Panti Sosial Bina Remaja Jalan Tomanti Palu Barat itu, dihadiri seratusan undangan yang didominasi oleh mahasiswa dan pelajar, serta tokoh masyarakat Tojo Una-Una yang tinggal di Palu.“Sebagai tanggungjawab sosial pemerintah daerah Tojo Una-Una bagi warganya yang melaksanakan tugas belajar di luar, terutama di Kota Palu, kami akan membangunkan asrama bagi para mahasiswa. Insya Allah tahun ini akan dimulai pembangunannya. Karena sudah masuk dalam APBD 2011,” katanya, sambil iikuti tepuk tangan dari para hadirin.Dia berharap kepada mahasiswa tetap menjaga hubungan silaturahmi sesam warga Tojo Una-Una. Menurutnya, mahasiswa adalah tulang punggung keberlanjutan pembangunan, makanya harus menjadi mahasiswa yang benar-benar terdidik, cerdas, kritis dan mempunyai kecintaan terhadap daerahnya.“Kami siap sekali dikritik. Mahasiswa yang kritis itu bagus. Saya berharap, ini adalah awal pertemuan yang baik untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan para masyarakat khususnya mahasiswa,” tambahnya.Sementara itu, Ketua Pergerakan Mahasiswa Tojo Una-Una (Permatu), dalam kesempatan itu mengaku sangat dihargai karena acara mereka dihadiri dan dibuka oleh Wabup. Senada dengan Wabup, ia juga menaruh harapan besar atas pertemuan itu, sebagai awal pembangunan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “Pemimpin yang seperti ini yang harus dicontoh. Ini merupakan kehormatan bagi kami,” katanya. (SAHRIL)
-----------------------------------------------------------------------------
Pemkab Poso Sosialisasikan Penggunaan KPE
POSO- Kemajuan pesat dibidang teknologi informasi yang melanda dunia pada era informasi global sekarang ini telah menjadi isu penting dan menjadi suatu kebutuhan peradaban manusia dalam berbagai kegiatan baik dibidang politik, ekonomi, pemerintahan dan kebutuhan sosial lainnya.Demikian hal ini diungkapkan Wakil Bupati Poso, T Samsuri pada acara pembukaan sosialisasi peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 7 tahun 2008 tentang kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE), Rabu (20/4) di Baruga Torulemba rujab Bupati Poso.Dikatakan Wabup, apa yang disosialisasikan hari ini adalah merupakan program yang sangat baik dalam mengikuti perkembangan arus teknologi dan informatika dewasa ini. Penerbitan kartu PNS elektronik sebagai sarana untuk memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik.‘’Sistim KPE ini merupakan perubahan proses administrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis computer,’’ sebut Wabup.Mantan Kadis PU tersebut menambahkan, informasi yang berbasis computer ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam bidang pengelolaan data dan pengelolaan informasi kepegawaian. Sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, transparan dan akuntabel baik dalam manajemen PNS mencakup gaji, kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, Taperum, transaksi keuangan/perbankan dan lain sebagainya.Dikatakan, perlu dibangun sistim kerja sama dengan pihak perbankan, dalam hal ini BRI Cabang Poso sebagai mitra pemerintah selama ini yang telah memberikan pelayanan kepada PNS baik dalam bentuk tabungan/simpanan maupun kredit. ‘’Saya selaku pimpinan di daerah ini menyampaikan terima kasih kepada BKD Poso yang bekerja sama dengan pihak PT Bank BRI cabang Poso untuk melaksanakan kegiatan ini,’’ ucap wabup T Samsuri. (IWAN)
-------------------------------------------------------------------
REALISASI ANGGGARAN TRIWULAN PERTAMA
Bupati dan SKPD Gelar Evaluasi
PARIGI- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong , Rabu (21/4) melaksanakan Rapat Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Triwulan I tahun 2011 . Rapat ini dipimpin Bupati Parigi Moutong,H. Longki Djanggola di ruang rapat Kantor Bupati dan diikuti seluruh pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Parigi Moutong. Dalam kesempatan itu, masing-masing SKPD memaparkan untuk penyerapan program dan kegiatan sampai dengan triwulan pertama sudah sesuai dengan target yang diharapkan, yaitu rata-rata penyerapan sebesar 20 persen . Realisasi ini berupa laporan keuangan fisiknya yang penganggarannya masuk dalam kategori Alata Tulis Kantor (ATK) dan berapa pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan masing-masing SKPD. Dalam rapat itu juga disampaikan pemerintah dalam penerapan keuangan APBD 2011 telah menetapkan, untuk triwulan pertama, pencapaian relalisasi anggaran harus mencapai 20 persen, triwulan II dan III masing- masing sebesar 30 persen dan triwulan IV sebesar 30 persen. “ Saya bersyukur, target relasasi pelaksanaan program pada triwulan pertama ini telah mencapai target, saya berharap hal ini juga terjadi pada pelaksanaan program pada triwulan berikutnya, “ kata Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola menanggapi laporan dari SKPD. Bupati Longki Djanggola, menegaskan kepada pimpinan SKPD untuk melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan sasaran output dari kegiatan tersebut, sehingga apa yang telah diamanahkan berdasarkan RPJMD Parigi Moutong dapat terlaksana dengan tepat sasaran. "Diharapkan kepada SKPD lingkup Pemerintah Parigi Moutong agar menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD/ APBN pada rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan," imbuhnya.Longki meminta, agar pimpinan SKPD dan para bendahara di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk selalu mengikuti mekanisme sesuai juknis yang ada serta program kerja disetiap instansi serta senantiasa selalu tertib administrasi dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan. Hal ini dilakukan kata Longki agar tidak ada keliru dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangaan serta melenceng misi Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. (ARDIN)
-------------------------------------------------------------------------
Tingkat Partisispasi Warga Buranga Cukup Tinggi
PARIGI - Tingkat partisipasi warga Desa Buranga Kecamatan Ampibabo terhadap pembangunan masjid saat ini nampak tinggi, hal itu dibuktikan dalam setiap harinya sesuai jadwal tak ada satupun yang tidak hadir untuk memberikan partisipasinya demi percepatan pembangunan Masjid Babussa’dah yang notabone masjid tertua di desa itu.Ketua panitia pelaksana pembangunan masjid, H.Anto yang ditemui disela-sela kegiatan bakti baru-baru ini mengaku bangga dan terharu akan tingkat partisipasi umat muslim selama beberapa pekan terakhir ini melakukan bakti setiap hari. Dia mengaku, kelanjutan pembangunan masjid ini sudah menghabiskan dana Rp.10 juta bersumber dari pemerintah daerah sebesar Rp 1,5 juta sementara 8, 5 juta dari masyarakat setempat. Untuk percepatan pembangunan masjid ini kata Anto, warga muslim di desa ini juga sudah melahirkan dana secara swadaya dalam jangka waktu satu bulan lebih, setelah terbentuknya kelompok sukarela untuk pembangunan lanjutan masjid.“Dana terkumpul sudah mencapai kurang lebih tiga juta rupiah. Sementara Masjid yang berukuran 18 x 20 tersebut untuk penyelesaiannya membutuhkan biaya 50 juta,” katanya. (MAJID)
--------------------------------------------------------------------------------------
Desa Tanjung Padang Buat Logo Desa
DONGGALA- Untuk menggambarkan kondisi desa saat ini bukan hanya menggunakan sebuah profil desa, monografi atau peta desa. Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, selain memiliki profil desa dan peta desa, juga telah membuat sebuah logo yang mengambarkan keadaan desa dan potensi desanya.Kepala Desa Tanjung Padang Kecamatan Sirenja, Sahlan.L Tandamusu AP. mengatakan, yang melahirkan keinginan untuk membuat logo ini adalah dirinya selaku kades, namun sebelum membuat logo ini terlebih dahulu dilakukan musyawarah di tingkat aparat desa dan disosialisakan ditingkat masyarakat.Isi dalam Logo ini sebut kades, menggambarkan secara nyata kondisi desa yakni padi, laut dan gunung. Penggunaan logo ini juga hanya sebatas pajangan di kantor desa.”Logo ini tidak bisa dimanfaatkan untuk Logo surat menyurat selain logo Kabupaten Donggala,” katanya.Dia mejleaskan, makna dari logo ini selain menggambarkan ciri khas desa, logo ini spesial berfungsi untuk menggambarkan potensi Desa Tanjung Padang dengan dua sektor PAD unggulan yakni sektor pertanian dan kelautan. Selain itu Sebut Sahlan, memasuki setahun masa jabatan menjadi Kades pihaknya sangat bangga akan antusias masyarakatnya yang sadar akan pentingnya kemajuan desa , hal itu dibuktikan adanya sejumlah program yang mendapatkan dukungan dari masyarakat.“Adanya dukungan masyarakat tersebut slogan nyaman , indah ulet dan rapi (Nyiur) dapat terimplikasi dengan baik,” ujarnya.Dia menambahkan, Desa Tanjung Padang saat Lomba desa Tingkat Kecamatan Sirenja, mendapat Juara 1 mewakili Kecamatan Sirenja ke tingkat Kabupaten Donggala. Di tingkat kabupaten Desa Tanjung Padang kembali mendapat juara 1 dah mewakili Kabupaten Donggala di tingkat Propinsi.Sementara Ketua TP-PKK Desa Tanjung Padang Ny. Agustina.M. menambahkan bahwa juara Lomba 10 Program Pokok PKK yang diraih oleh desa ini mewakili Kabupaten tidak lepas dari peran Ibu-Ibu PKK se-Kecamatan Sirenja . MAJID
-----------------------------------------------------------
Satlantas Bentuk PKS di Sejumlah Sekolah
BUOL- Satuan polisi Lalulintas Polres Buol tengah melakukan pelatihan pembentukan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dengan melatih para siswa-siswi dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) sederajat se Kabupaten Buol.
Menurut Kasat Lantas, AKP Jantje Wondal, program ini dilakukan guna menundaklanjuti kerjasama kementrian pendidikan dengan polri yang bertujuan untuk meningkatkan pengatahuan para siswa sekolah tentang aturan berlalulintas sehingga para siswa mampu memahami serta menerapkannya dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Menurutnya,program ini juga akan dimasukkan kedalam kurikulum mata pelajaran PPKN.
Hingga saat ini Jantje mengatakan, pihaknya telah mendatangi lima sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang lalulintas dalam bentuk teori maupun praktek disekolah itu.
“ Sementara baru lima sekolah yang sudah terbentuk PKS nya yakni, SMP 1, SMK, SMA 1,SMA 2, dan MAN.Setiap PKS beranggotakan lima sampai tujuh orang,” jelas Jantje
Kata jantje siswa yang masuk dalam anggota PKS diberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengatur lalulintas sehingga memudahkan pejalan kaki menyebrangi jalan. Dan secara bergilir dipraktekkan langsung dijalan depan sekolah mereka masing – masing setiap harinya.
Lebih jauh Jantje mengatakan pihaknya berencana melaksanakan program ini hingga keseluruh sekolah setingkat SLTP dan SLTA sekabupaten Buol.
Namun kata Dia untuk saat ini mereka masih mengutamakan sekolah yang berada diwilayah kota dikarenakan aktifitas lalulintasnya lebih tinggi dibanding sekolah yang ada diluar kota.
“Secara bertahap Kita akan mendatangi Seluruh sekolah namun untuk saat ini kita masih berkonsentrasi disekolah yang ada didalam kota,” ujarnya.(RICKY)
BUOL- Satuan polisi Lalulintas Polres Buol tengah melakukan pelatihan pembentukan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) dengan melatih para siswa-siswi dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA) sederajat se Kabupaten Buol.
Menurut Kasat Lantas, AKP Jantje Wondal, program ini dilakukan guna menundaklanjuti kerjasama kementrian pendidikan dengan polri yang bertujuan untuk meningkatkan pengatahuan para siswa sekolah tentang aturan berlalulintas sehingga para siswa mampu memahami serta menerapkannya dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Menurutnya,program ini juga akan dimasukkan kedalam kurikulum mata pelajaran PPKN.
Hingga saat ini Jantje mengatakan, pihaknya telah mendatangi lima sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang lalulintas dalam bentuk teori maupun praktek disekolah itu.
“ Sementara baru lima sekolah yang sudah terbentuk PKS nya yakni, SMP 1, SMK, SMA 1,SMA 2, dan MAN.Setiap PKS beranggotakan lima sampai tujuh orang,” jelas Jantje
Kata jantje siswa yang masuk dalam anggota PKS diberikan pelatihan tentang bagaimana cara mengatur lalulintas sehingga memudahkan pejalan kaki menyebrangi jalan. Dan secara bergilir dipraktekkan langsung dijalan depan sekolah mereka masing – masing setiap harinya.
Lebih jauh Jantje mengatakan pihaknya berencana melaksanakan program ini hingga keseluruh sekolah setingkat SLTP dan SLTA sekabupaten Buol.
Namun kata Dia untuk saat ini mereka masih mengutamakan sekolah yang berada diwilayah kota dikarenakan aktifitas lalulintasnya lebih tinggi dibanding sekolah yang ada diluar kota.
“Secara bertahap Kita akan mendatangi Seluruh sekolah namun untuk saat ini kita masih berkonsentrasi disekolah yang ada didalam kota,” ujarnya.(RICKY)
---------------------------
PU Lakukan Pemeliharaan Parasan Daerah Irigasi
PARIGI- Sebanyak 22 Daerah Irigasi (DI) yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong , tahun 2011 ini akan dilakukan pemelihataan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Parigi Moutong. Pemeliharaan rutin tersebut meliputi kegiatan parasan pada setiap DI melalui kegiatan secara swakelola oleh Bidang SDA.”Sama seperti tahun lalu, kegiatan swakelola Seksi Irigasi tahun ini seputar kegiatan parasan pada 22 DI,” ujar Kasi Irigasi Bidang SDA Dinas PU Kabupaten Parigi Moutong , Idran Selasa (19/4) di ruang kerjanya. Ia mengatakan, jika pencairan anggaran pelaksanaan yang saat ini masih dalam proses maka pihaknya secara bertahap akan melaksanakan kegiatan tersebut sepajang tahun 2011 ini. Idran menyebutkan 22 Daerah Irigasi yang akan dilakukan pemarasan tahun ini meliputi irigasi Sausu, Tindaki, Olonjongi, Korontua, Olaya, Parigimpuu, Bambalemo kiri,Towera dan Ampibabo. SSelain itu, Daerah Irigasi Labalang, Sigenti, Malanggo, Sidoan, Palasa, Tilung, Ogotumubu, Moubang, Ogotion, Mepanga atas, Ongka Persatuan dan Daerah Irigasi Moutong. “Anggaran yang akan di gunakan untuk pemeliharan sarana prasarana daerah irigasi tersebut sebayak Rp1, 4 miliar lebih.Insya Allah, bila anggarannya sudah turun, secepatnya kami akan melakukan aksi dilapangan,” tegasnya.Disisi lain Bidang Tata Ruang dan Bina Konstrksi Dinas Pekerjaan Kabupaten Parigi Moutong dalam waktu dekat bakal memfokuskan kerja pada penyelasaian administratif Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Parigi Moutong yang baru saja disahkan DPRD setempat , Rabu (20/4).Kasi Perencanaan Tata Ruang Bidang Tta Ruang dan Bina Konstruksi Dinas PU Kabupaten Parigi Moutong, Rivai mengatakan, poses administrasi tersebut diantaranya adalah menyurat ke pihak Propvinsi Sulteng dalam hal ini kepada Gubernur Sulteng, perihal permintaan persetujuan substansi Perda.“Setelah persetujuan substansi tersebut diturunkan, maka Gubernur selaku kepala daerah Propinsi Sulteng kembali menyurat ke pusat, namun kali ini surat tersebut bukan lagi ke Kementerian PU tetapi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujarnya. (ARDIN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar