Belum Semua Kabupaten di Sulteng Punya BPBD
PALU– Dari 10 kabupaten dan 1 kota yang ada di Sulawesi Tengah (Sulteng), belum semua mempunyai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal itu terungkap saat pertemuan studi banding antara Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdaprov, anggota DPRD Sulteng dan sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemprov Sulteng, Rabu (20/4) di ruang Polibu kantor gubernur Sulteng.
Kepala Bidang Perencanaan BPBD Sulteng, Jufri, yang saat itu mewakili kepala badannya mengatakan, dari 10 kabupaten tersebut, hanya kabupaten Sigi dan Banggai Kepulauan yang belum mempunyai BPBD.
“Kalau Sigi kita maklumi karena masih baru. Bangkep sementara dalam proses persiapan. Semuanya diharusakan, sebab menurut kepala BPBN jika kabupaten yang tidak mempunyai BPBD, tidak akan mendapat bantuan dari pusat jika terjadi bencana di daerahnya,” jelasnya, menjawan pertanyaan anggota DPRD Sumsel, Rogayati.
Ia menyatakan, Sulteng adalah 1 di antara beberapa daerah potensi bencana. Makanya menurut dia, saat ini selain melakukan upaya-upaya preventif penanggulangan bencana, pihaknya juga melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan membentuk Taruna Siaga Bencana (Tagana) di hamper semua kabupaten/kota.
Sementara itu, menambahkan pernyataan Jufri, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekdaprov, Baharuddin HT, mengatakan, keberadaan BPBD Sulteng baru seumur jagung. Kehadirannya pertama kali dibantu melalui APBD sebesar Rp300 juta pada tahun 2009.
“Tahun kedua, (2010-red) kami sudah menganggarkannya melalui APBD. Karena waktu itu status mereka sudah badan. Pada tahun ini, BPBD mendapat kucuran dana APBD sebesar Rp2 miliar lebih,” katanya.
Meski begitu, hingga kini BPBD masih berharap dengan dana-dana dari pusat, baik melalui dana dekon maupun dana dari program nasionaldi Badan Penanngulangan Bencana Nasional (BPBN). Dalam penanggulangan bencana, BPBD banyak mengambil peran untuk berkoordinasi dengan instansi terkait. (Sahril)
------------------------------------------------------------------------------
Nelayan Donggala Minta Perhatian Gubernur
PALU – Masyarakat nelayan di Kabupaten Donggala yang bermukim di pesisir pantai sangat mengharapkan perhatian dari gubernur/wakil gubernur Sulteng terpilih, Longki Djanggola-Sudarto. Keinginan masyarakat tersebut disampaikan melalui dialog dengan anggota Komisi IV DPRD Sulteng, Rusli Dg Palabbi pada kegiatan reses di Kecamatan Banawa.
“Masyarakat nelayan di pesisir sama sekali belum nendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng. Nasib mereka masih sangat memperihatinkan dan bergantung pada perhatian kita semua khususnya pemerintah,” kata Rusli, Selasa (19/4).
Kata Rusli, beberapa keluhan masyarakat menyangkut sarana dan prasarana air bersih, MCK serta infrakstruktur jalan di lingkungan pemukiman warga.
“Mereka juga butuh bantuan modal usaha dari pemerintah untuk menopang kehidupan mereka, terutama untuk masa depan pendidikan anak-anak mereka,” tambahnya.
Olehnya kata dia, dia sebagai perwakilan rakyat dari Dapil Donggala dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut pada pembahasan APBD perubahan tahun 2011.
“Tentunya juga melalui dinas teknis yang terkait langsung dengan masalah tersebut,” tutupnya. (RIFAY)
----------------------------------------------------------------------
PROGRAM PENGENTASN KEMISKINAN DI SULTENG
Bahan Studi Banding DPRD Sumsel
PALU– Anggota Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan tatap muka dengan sejumlah pejabat Pemda Sulteng, di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan Sekdaprov, anggota DPRD Sulteng dan sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pertemuan dalam rangka studi banding terkait program unggulan SKPD di Sulteng tersebut berlangsung, di ruang Polibu kantor Gubernur Sulteng, Rabu (20/4).
Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPRD Sumsel bertanya tentang pelaksanaan pendidikan murah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan kesehatan murah di Sulteng.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekdaprov, Baharuddin HT, pada kesempatan itu mengatakan, untuk program penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan, pemerintah Sulteng melalui kabupaten/kota telah memberi bantuan beasiswa kepada murid-murid dari keluarga miskin.
“Ada sekitar 5000 murid yang dibantu tahun ini. Bantuannya masih sebatas SPP, belum sepenuhnya,” katanya.
Di Sulteng kata dia, baru 2 kabupaten yang melaksanakan pendidikan murah untuk program wajib 9 tahun, yakni Kabupaten Buol dan Morowali. Selain itu, hampir semua kabupaten/kota di Sulteng telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program tersebut untuk memberi palayanan murah bagi masyarakat miskin.
Selain kedua program tersebut, Dinas Sosial Sulteng juga telah melaksanakan sejumlah program untuk penanggulangan kemiskinan, seperti program pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil (KAT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk fakir miskin.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Bihaqqi Sofyan, mengaku tertarik untuk melakukan studi banding di Sulteng, karena meski APBD-nya terbatas mampu mengalokasikan anggaran untuk sejumlah program pengantasa kemiskinan.
“Yang kami dapat informasinya, APBD Sulteng itu kan hanya 1,2 Triliun. Tapi program pengentasan kemiskinannya berjalan. Bagaimana mereka mengalokasikan itu secara merata, itu yang mau kami ketahui,” katanya.
Menurutnya, APBD Sumsel lebih tinggi 2 kali lipat dari Sulteng, yakni Rp3,4 Triliun. Dengan APBD sebesar itu, kata dia pemeritah daerahnya telah menjalankan program rumah murah dan SPP gratis bagi SD hingga SMA.
Untuk SPP gratis kata dia, telah berlangsung mulai tahun 2009. Pada tahun ini, alokasi APBD-nya sebesar Rp300 miliar. “Program kesehatan gratis kami juga punya. Tahun ini anggarannya sebesar Rp200 miliar,” tambahnya. (SAHRIL)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SIDANG DUGAAN KORUPSI DANA RECOVERY
JPU Belum Siap Tuntutan
POSO-Persidangan dugaan korupsi dana recovery Rp 58 miliar dengan terdakwa Matius Nello kembali mengalami penundaan, Rabu (19/4). Penundaan persidangan mantan Kepala Bappeda Poso tersebut terhitung untuk kali kedua, dimana pekan lalu juga ditunda.
’’Sidang terdakwa M Nello ditunda karena JPU belum siap dengan tuntutannya,’’ jawab Humas PN Poso Yoga DA Ariastomo singkat kepada Media Alkhairaat, Rabu (20/4).
Agenda persidangan terdakwa M Nello sendiri sudah memasuki tahapan mendengarkan pembacaan tuntutan dari JPU Andi Rio. JPU yang dikonfirmasi melalui telpon genggamnya (HP) mengakui bahwa pihaknya belum siap dengan tuntutan yang akan dialamatkan kepada terdakwa dugaan korupisi dana recovery M Nello.
‘’Belum siap tuntutannya. Insya Allah pekan depan sudah siap,’’ ujarnya dari balik telpon.
Seperti diketahui pada persidangan pemeriksaan terdakwa M Nello selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengatakan kepada majelis hakim bahwa setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menerima aliran dana recovery memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang mereka terima.
Penegasan Nello yang menjadi terdakwa dalam dugaan kasus korupsi dana yang bersumber dari Menko Kesra ini disampaikannya kepada ketua Majelis Hakim dengan menunjukkan adanya surat keputusan Bupati tentang teknis pengelola dana Pemulihan bernomor 188/45/2007 yang mengatur soal tanggung jawab setiap Unit kerja atau SKPD penerima dana recovery.
"Harusnya setiap SKPD bertanggung jawab dalam pengelolaan dana yang mereka terima" kata Nello di depan majelis hakim.(IWAN)
---------------------------------------------------------------------
Mahasiswi Akper Diduga Tewas Tak Wajar
LUWUK- Srihartati Bahar (19) mahasiswi Akademi Perawat (Akper) Luwuk Kabupaten Banggai, semester dua ditemukan tewas di kamarnya, Selasa (20/4) di Jalan Pulau Sandakan Komplek Kelapa 2 Kelurahan Simpong.
Korban pertama kali ditemukan oleh kakak kandungnya, Susiana saat hendak membangunkan korban untuk pergi ke kampus.
Namun setelah beberapa kali memanggil korban namun tidak ada jawaban dari dalam kamar korban. Dengan rasa curiga yang kuat, Susiana langsung mendobrak pintu kamar milik korban,dan melihat kondisi korban terlentang diatas tempat tidurnya tanpa menggunakan busana yang sudah tidak bernyawa lagi.
Spontan jeritan Susiana mengagetkan warga setempat, sehingga saat itupula satu persatu warga menghampiri rumah korban,karena melihat kodisi korban yang sangat janggal,keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib. Tak lama polisi tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan langsung memasang Police Line guna lancarnya pelaksanaan proses olah TKP.
Kaka kandung korban, Susiana menyatakan, saudaranya meninggal dengan tidak wajar,karena melihat kondisi korban yang terlihat ada luka baru diwajah korban dan di leher berwarna biru dan tidak ditemukannya HP korban.
“Sehari sebelum kejadian korban sempat mengeluhkan perbuatan pacarnya yang yang diketahui bernama Mamat seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial yang sering memperlakukannya secara kasar bahkan tak jarang memukulinya dan juga mengacam lewat HP,” ungkapnya.
Kabag Ops Kompol, I wayan Riko menyatakan, diduga kematian Srihartati tak wajar karena melihat beberapa luka yang ada diwajah korban dan juga kondisi korban yang tanpa busana.
“ Iya perlu diduga kematian korban tidak wajar, tetapi semua itu perlu dibuktikan dengan dilakukanya olah TKP dan pengakuan dari saksi-saksi sehingga menguatkan bukti,” ujarnya. ( YAMIN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar