BERITA UTAMA

Dana Kampanye Harus DipublikasikanI

PALU - Dana kampanye calon gubernur/wakil gubernur Sulteng pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu harus dipublikasikan ke masyarakat. Hal ini menjadi bahan pengawasan publik pada kepemimpinan gubernur/wakil gubernur terpilih, periode 2011-2016. Publik, khusunya konstiuen harus mengetahui secara transparan berapa biaya, asal anggaran serta batas-batasan sumbangan dari pihak lain.

“Ini adalah salah satu kewajiban yang tidak terpisahkan dengan proses Pilkada yang telah berlangsung. Bukan hanya menjadi pengetahuan publik, juga sebagai kewajiban yang telah ditentukan Undang-Undang, baik kandidat maupun penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng,” kata Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sulteng, Muhammad Masykur, Rabu (20/4).

Beberapa waktu lalu pihak KPU beralasan, dana kampanye masih dalam proses audit Konsultan Akuntan Publik (KAP) sehingga belum bisa dipublikasikan. Sementara Undang-Undang menyebutkan, batas akhir penyetoran laporan dana kampanye, tiga hari setelah voting day.

Masykur mengatakan, kepentingannya dengan proses pengawasan gubernur terpilih, terletak pada sumber dana dan pihak kooperasi (perusahaan) yang menyumbangkan dana.

”Publik harus tahu siapa pengusahaanya, karena saya yakin tidak ada sumbangan yang gratis. Jangan sampai gubernur yang memimpin menjalankan tugasnya dibawah tekanan. Demokrasi kita adalah demokrasi high cost. Jangan sampai ini terjadi seperti di negara Amerika Latin dan  Thailand. Semenjak transisi sistem militer ke demokrasi liberal, kekuasaan ada di tangan pemilik modal, ada istilah bossisme. Pemimpin hanya berfungsi sebagai boneka saja,” katanya.

Bahkan kata dia, jika memang KPU tidak punya niat untuk mempublikasikan dana kampanye, maka kandidat yang bersangkutan bisa saja berinisiatif mempublikasikan dana kampanyenya.

”Kita menantang kandidat, kita ingin melihat sebesar apa kejujuran gubernur kita yang telah terpilih ini,” ujar Maskur.

Terkait itu, pengamat politik Kota Palu, Irwan Waris mengatakan, publikasi dana kampanye sangat penting untuk proses pembelajaran politik masyarakat. Masyarakat harus mengetahui dari mana gubernurnya memperoleh anggaran untuk kampanyenya yang kemungkinan

mencapai miliaran rupiah.

”Demokrasi kita beda dengan demokrasi di negara maju seperti Amerika. Disana, justru publik sendiri yang menyumbangkan dana kepada idolanya. Sumbangan itu semata-mata untuk membiayai seluruh kegiatan kandidat tanpa ada sedikitpun harap balas jasa,” kata Irwan.

Olehnya kata dia, karena demokrasi kita belum seperti itu maka dana sumbangan dari pihak lain harus diketahui, karena dana-dana tersebut pastinya merupakan utang bagi kandidat tertentu.

Sebelumnya, anggota Panwas Sulteng, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dana kempanye tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 84.

”Jadi ada kewajiban bagi para kandidat yang melekat pada undang-undang tersebut, sehingga harus menyetorkan laporan dana kampanyenya,” katanya. (RIFAY)

------------------------------------------------------------------------------------------

DEMOKRAT WASPADAI NASDEM

Calon Ketua DPD Sebaiknya Kader Internal

PALU – Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulteng sebaiknya berasal dari internal partai. Para kader dinilai lebih banyak mengetahui seluk beluk dan strategi-strategi yang dibutuhkan Partai Demokrat. ”Jangan sampai calon yang dipilih karena melihat jabatannya,” kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sulteng, Nawawi Sang Kilat di ruangannya, Rabu (20/4).

Pemilihan Ketua DPD Demokrat Sulteng akan berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat II, Mei 2011 mendatang. Sejauh ini, sejumlah nama calon ketua telah digadang-gadang, seperti Wakil Gubernur Sulteng terpilih Sudarto, Bupati Morowali Anwar Hafid, pengusaha Sulteng Zulfakar Nasir dan sejumlah kader seperti Henry Kawulur, Lusy Santi, Yos Sudarso, dan Nawawi Sang Kilat.

Meskipun kata Nawawi, Partai Demokrat (PD) sendiri terbuka menerima orang di luar kader yang ingin berkompetisi sebagai calon ketua, PD tidak memandang apakah orang luar atau bukan.

”Persyaratannya kan hanya memiliki kartu anggota, punya jam terbang tinggi dan memiliki pengaruh di masyarakat. Jadi tidak ada yang namanya orang luar, mungkin yang membedakan adalah orang lama atau orang baru,” katanya.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya jika terpilih menjadi Ketua DPD Demokrat Sulteng, Nawawi hanya mengungkapkan satu komitmennya. ”Saya akan membawa Demokrat menjadi partai yang diperhitungkan,” tegasnya.

Nawawi sendiri berani tampil karena memiliki sejumlah pengalaman, termasuk diantaranya, pernah meminpin Partai Bulan Bintang Sulteng serta pengalaman panjangnya sebagai birokrat.

Pengalaman dan jam terbang calon ketua salah satunya terkait konsolidasi partai menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 nanti. Demokrat harus mewaspadai kekuatan-kekuatan partai lain, seperti Gerindra, Hanura, juga Golkar.

”Yang satu ini perlu diantisipasi secepatnya. Organisasi Masyarakat (Ormas) Nasional Demokrasi (Nasdem). Jika sudah menjadi partai, maka ini akan jadi saingan berat bagi Demokrat,” katanya.

Ada satu hal diantara sekian banyak persyaratan yang membuatnya masih ragu untuk ikut berkompetisi. ”Satu yang membuat saya kurang yakin, saya tidak memiliki dukungan finansial,” tutupnya. (RIFAY)