PU PROPINSI TANGANI JEMBATAN SIS AJDJUFRI

SYAIFULLAH : Penanganan Awal Kami, Tangani Sampah 

Tumpukan Sampah di Jembatan Jalan Sis Aldjufri, yang dikerjakan (Arsip Mal)

 PALU – Dinas pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulwesi Tengah (Sulteng) mulai menangani tersumbatnya drainase di jembatan yang terletak di Jalan SIS Aljufri.   

Langkah awal yang dilakukan instansi tersebut yakni membersihkan sampah yang ada disekitar jembatan.

“Pembersihan dilakukan sambil menunggu pekerjaan jembatan dilakukan,” kata Kepala Dinas PU Provinsi Sulteng Ir Syaifullah Djafar pekan lalu.

Dia menyebutkan, pembersihan sampah merupakan upaya dalam membantu Pemerintah Kota (Pemkot)Palu bersama masyarakat setempat.

“Setelah dicek langsung ke lapangan dengan melakukan penelusuran drainas, ternyata sampah memang menjadi sumber masalah  tersumbatnya drainase yang melintas di jembatan tersebut,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk peninggian jembatan,tidak bisa dilakukan maksimal, karena akan merubah  perencanaan jalan (geometric) di perempatan yang berdekatan dengan jembatan.  Peninggian jembatan juga  memerlukan peninggian ujung jembatan (oprit) yang akan sampai ke perempatan.

 “Tetapi memang jembatan perlu ditinggikan,hanya saat ini harus dipikirkan  perubahan geometrik diperempatan SIS Aljufri - Danau Talaga hingga Bakuku. Jadi bukan sekedar meninggikan jembatan, tetapi kami harus merubah juga simpangan yang ada disitu. Ya untuk sementara sampahnya dulu kita tangani dan kita lihat hasilnya. Tidak batal pekerjaan jembatan tapi dalam meninggikan jembatan itu perlu waktu,”jelasnya.

Dia menambahkan, dengan meninggikan jembatan tersebut secara otomatis simpangan juga berubah. Jadi untuk segera menyelesaikan masalah dengan cepat ditangani dahulu sampahnya sambil mempersiapkan penanganan jembatan,” katanya.

Dia mengatakan, desain jembatan baru di Jalan SIS Aljufri itu, akan buat artistik, dengan pinggirannya  dibuat pake ornamen Islam sehingga terlihat indah, tidak seperti saat ini hanya memakai batang pipa.

(Irma) 

Diklat Calon Kepsek Berakhir

PALU – Pendidikan dan latihan (Duklat) calon kepala sekolah yang dilaksnakan sejak  25 Juni lalu, oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Palu, berakhir hari ini, Senin (2/7).“Diklat itu  diikuti 45 guru semua tingkatan sekolah yang berasal dari Kabupaten Donggala dan Sigi,” kata Koordinator Asesor Penilaian Potensi Kepemimpinan, Udding, S.Pd, M.Pd kepada Media Alkhairaat, Ahad (1/7). 

Dia juga mengatakan, Diklat yang diselenggarakan tersebut merupakan kelanjutan seleksi calon kepala sekolah, setelah sebelumnya diadakan evaluasi akademik.“Sebenarnya para guru yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah tersebut berjumlah 80 orang, masing-masing 40 orang tiap kabupaten. Namun pada evaluasi akademik sebelumnya, hanya 45 orang yang lolos untuk mengikuti diklat,” ujarnya.

Dia menyebutkan, banyak materi yang diberikan kepada mereka, semuanya menyangkut kompetensi mereka untuk menjadi kepala sekolah. Kegiatan tersebut memuat dua tahap yakni tahap pertama yang diistilahkan In satu adalah pemberian materi. tahap II atau In dua. menyangkut tugas mandiri yang dilaksanakan para guru di sekolahnya masing-masing.“Jadi mereka akan bertindak seolah-olah menjadi kepala sekolah. Kegiatan mereka tersebut akan berlangsung selama dua bulan dan akan terus dipantau fasilitator LPMP,” katanya.

Setelah dua bulan kata dia, hasil tugas mandiri tersebut akan dipresentasekan lagi. Hasil presentase itu juga akan menentukan lulus gugurnya para guru untuk menjadi calon kepala sekolah.

Pada evaluasi akademik beberapa waktu lalu, 35 guru yang mengikuti seleksi akademik calon kepala sekolah dinyatakan gugur. 35 guru tersebut adalah gabungan dari dua kabupaten yakni Kabupaten Sigi dan Donggala. 35 guru yang gugur tersebut adalah hasil dari penilaian masing-masing 40 guru di dua kabupaten tersebut. “Jadi dari Donggala yang mengikuti seleksi sebanyak 40 orang, hanya lolos 24 orang, 16 lainnya gugur. Demikian juga dari Sigi, dari 40 orang yang mengikuti seleksi, hanya 21 orang yang dinyatakan lolos, 19 lainnya gugur. Jadi totalnya sebanyak 35 yang gugur,” jelas Udding.

Dia menambahkan, setelah diklat dilaksanakan dan diperoleh hasilnya, maka para guru yang dinyatakan lolos akan diusulkan ke LP2KS (Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah) untuk mendapatkan sertifikat calon kepsek. “Kemudian LP2KS akan mengusulkan lagi ke Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia untuk memperoleh nomor unik calon kepsek,” tutupnya.

Seleksi calon kepsek tersebut merupakan program nasional hingga tahun 2016 mendatang dalam rangka persiapan stok calon kepsek sebanyak 26 ribu orang. (Yuni)

 

Komunitas Kesenian Kota Palu tidak Punya Rumah

PALU – Sunggu naas nasib komunitas kesenian Kota Palu, berupaya mengangkat music tradisional milik orang kaili, dengan berbagai cara untuk dikombinasikan dengan alat-alat music modern, agar kedengaran lebih asyik dan unik. Akan tetapi disisi lain, ternyata komunitas kesenian tersebut, tidak punya rumah alias gedung sendiri, untuk menampilkan kreasi seni yang mereka ciptakan.

“Palu dari zaman saya, sampai saat ini belum punya gedung sendiri,” kata Ketua Dewan Kesenian Kota Palu, Nirwan Sahiri, pada media ini, ahad (1/6).

Menurut Nirwan, sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Palu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, soal fasilitas seperti gedung yang menjadi pusat aktifitas para generasi kesenian Kota Palu, sebab dewan kesenian sendiri, hanyalah sebuah wadah untuk tetap menjaga dan mengawasi perkembangan kesenian itu sendiri.

Lanjut dia, walaupun demikian pihaknya hanya mampu, memberikan dorongan pada generasi pecinta kesenian, untuk tetap berkreasi dan mengembangkan bakat mereka. Hal yang sama pula akan dilakukannya untuk mendorong pemerintah Kota Palu, agar memperhatikan komunitas kesenian itu, dengan membangun gedung graha, atau merenovasi gedung graha Hasan M Bahayuan itu sendiri, melalui Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota.

“Kota Palu memiliki generasi yang kreatif, dibidang kesenian” kata dia lagi.

Dari pengamatan wartawan media ini, saat mengikuti kegiatan yang menampilkan 20 peserta komunitas kesenian, di gedung graham Hasan M Bahasyuan, sabtu (30/6) malam. Para komunitas kesenian itu bermain dengan menampilkan bermacam kreasi seni, diantaranya music tradisional, puisi, teater yang menceritakan kehidupan social dan budaya.

Tanpa ragu-ragu mereka yang terdiri dari status mahasiswa, bergaya dan bergoyang dipanggung yang sudah mulai retak, dindingnya yang sudah bolong dan hanya menggunakan penerang masin genset, panggung yang serba kekurangan itu tidak menjadi persoalan, demi membumikan music tradisional penduduk lokal yaitu suku kaili, dan memuntahkan kreatifitas mereka yang terpendam.

Ketua panitia kegiatan, Bimo Bintoro, mengatakan, pelaksanaan kegiatan itu adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan dalam setahun sekali. Kegiatan rutinitas itu di istilakan, program kreatif mahasiswa (PROKEM), yang juga dihadiri berbagai komunitas kesenian luar kampus, salah satunya Pedati yang diketuai, Smiet Lalove.

“Kegiatan Prokem ini sudah yang ke 13,” kata dia.

Kegiatan itu juga diberi tema the spirit of tradisional music agriculture, peserta dalam kegiatan itu tampil dengan membawakan materi komposisi karya seni yang berbeda. Yang dibuka langsung Ketua Dewan Kesenian Kota Palu. jelasnya. (Yusuf)

Pelantikan HMJ-T Berunjung Kecewa

DEKAN FAI UNISA TIDAK HADIR

PALU- Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah (HMJ-T) Fakultas Agama Islam Unisa Palu, Jumat (29/6) lalu, hanya dilakukan oleh Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah, Arifuddin Arif. Hal itu karena Dekan Fakultas Agama Islam (FAI), Ahmadan B. Lamiru tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua umum HMJ –T, Riswan Korois mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Dekan Fakultas Agama Islam Unisa Palu . Ahmadan B. Lamiru.

“Padahal kami sudah konfirmasi beberapa kali sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan melalui surat permohonan kesediaan menjadi Keynot Speaker dan melantik pengurus yang terpilih. Tapi surat kami tidak medapatkan tanggapan dari Dekan Fakultas Agama Islam Unisa Palu,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas agama Islam Ahmadan B. Lamuri mengaku terlah terjadi miskomonikasi antara panitia dengan dirinya sebagai dekan.

“Mereka meminta saya untuk menjadi Keynot spaeker, dengan pemateri-pemateri yang telah mereka lampirkan dalam surat namun ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan  dan panitia tidak melakukan  konfirmasi kembali dengan saya,” katanya.    

Kegiatan pelantikan itu dirangkaikan dengan dialog publik tentang kepemimpinan dengan menghadirkan narasumber  Ketua KNPI Sulteng. Yahdi Basma dan Ketua Jurusan Tarbiyah, Arifuddun Arif serta dihadiri sejumlah Organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Palu. (Anang).

POLDA WASPADAI PILKADA BUOL

PALU – Situasi kantibmas di Sulawesi Tengah selang Juli 2011 hingga Juni 2012 relatif kondusif, meski demikian potensi gangguan kantibmas tetap ada di sejumlah daerah yang patut diwaspadai, terutama daerah yang akan menggelar hajatan pemilukada yakni Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.

Demikian disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah Birgadir Jenderal Dewa Parsana kepada wartawan usai upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-66 di Mapolda Sulteng, Ahad kemarin.

Khusus untuk antisipasi gangguan kantibmas di kabupaten Buol yang lebih dulu menggelar pemilukada, lanjut kapolda, telah disiagakan ratusan personil gabungan Polres Buol yang diback up oleh satuan Brimob Polda Sulteng.

Terkait dengan evaluasi gangguan kantibmas selama satu tahun terakhir ini, data dari Polda Sulteng menyebutkan tindak pidana konvensional (pidana umum) mencapai 9.619 kasus. Dari sekian kasus ini yang tuntas sebanyak 5.010 kasus atau 54 persen.

Sedangkan untuk kasus pidana khusus sebanyak 44 kasus dan yang bisa dituntaskan hanya 14 kasus atau 31 persen. Adapun kasus narkoba tercatat sebanyak 203 kasus dan yang tuntas 184 kasus.

Kepala Sub Bidang Penerangan Polda Sulteng Kompol Rostin kepada wartawan memaparkan dari 9.219 kasus pidana umum tersebut, jenis kasus yang paling menonjol adalah penganiayaan berat yakni sebanyak 1.554 kasus, disusul pencurian sebanyak 1.134 kasus.

Yang menarik kasus pelanggaran anggota Polri selama kurun waktu satu tahun mencapai 384 kasus dan yang selesai hanya 179 kasus. Ini berarti penuntasan kasus pelanggaran anggota polisi ini hanya mencapai 47 persen. Dari jumlah pelanggaran tersebut, terbanyak dilakukan personil Polda Sulteng yakni sebanyak 158 kasus. Disusul oleh aparat Polres Poso sebanyak 37 kasus dan Polres Donggala sebanyak 33 kasus. Jajaran Polres Tolitoli paling sedikit melakukan pelanggaran yakni hanya 10 kasus.

Rostin menyebutkan, dalam selang waktu yang sama Polda Sulteng telah melakukan tindakan tegas kepada personilnya yang sudah tidak layak menjadi anggota polisi alias di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebanyak lima orang. (Sam)