DUNIA ISLAM

HPA Minta Kapolda Bertindak Preventif

PALU – Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Alkhairaat (PP-HPA) meminta kepada Kapolda Sulawesi Tengah Brigadir Jenderal Polisi Dewa Parsana untuk melakukan pencegahan dini terhadap, kemungkinan kejadian itu terjadi di daerah ini.

“Kapolda harus bertindak preventif menyikapi insiden bom bunuh diri. Tidak menutup kemungkinan kejadian serupa akan terjadi di daerah lain, kita belum faham apa motif dari pelaku insden tersebut,” kata Sekretaris Jenderal PP-HPA, Lutfi Yunus kepada Media Alkhairaat, Senin (18/4).

Menurutnya, bom bunuh diri itu, bisa jadi membuka akses pemikiran tentang bom bunuh diri. Setelah itu, jelasnya berpengaruh secara psikis pada masyarakat, aktifitas ekonmi, sosial bahkan pemerintahan. Yang paling fatal, kata dia, ketika bom meledak di masjid markas kepolisian.

Ia mengatakan, bom ini juga seringkali disematkan kepada Islam. Padahal, tindakan tersebut sebagai aksi yang melanggar syariat. 

Menurut Lutfi, ini bisa jadi upaya pihak tertentu yang ingin memojokkan Islam. Boleh jadi bom Cirebon sebagai salah satu upaya untuk memecah belah umat Islam.

HPA memperingatkan kepada semua pihak agar tidak melanjutkan pikiran dan niat untuk mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Sebab hal itu hanya akan menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin sendiri.

“Selaku representrasi kepemudaan, HPA mendorong kinerja Kapolda atau institusi terkait harus melakukan langkah dengan sesigap mungkin melakukan kontak pemuda, OKP keagamaan Islam, Kristen, Hindu dan Budha untuk melakukan koordinasi pencegahan dini atas insiden tersebut,” imbuhnya. (NANANG)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pramuka MA Alkhairaat Teliti Palu Barat

PALU - Untuk naik ke jenjang Penegak Laksana, Pramuka Madrasah Alkhairaat Pusat Palu harus melakukan beberapa syarat. Dan untuk tahun ini, syaratnya mereka harus mencari atau meneliti data kelurahan di Palu Barat.

Pembina Pramuka MA Alkhairaat Abdurrahman Timumun mengatakan, untuk putri harus mencari data di tujuh Kelurahan dan putra meneliti sembilan kelurahan yang telah ditentukan.

Di setiap keluruhan tersebut, mereka mesti mencari data tentang, jumlah madrasah, jumlah masjid, jumlah penduduk muslim dan data-data lainnya.

“Tiap tahun kita berfariasi metodenya, tahun ini mereka harus mencari data di kelurahan. Ini lebih bermanfaat karena dengan data ini kita bisa mengetahui potensi umat muslim di Palu Barat,” Abdurrahman, usai melepas calon Penegak Laksana, Senin (18/3), di halaman madrasah tersebut.

Sedangkan tahun-tahun  lalu kata dia, ada yang dalam bentuk perkemahan atau hacking. Jadi untuk tahun ini, dikemas berbeda, dan lebih bermanfaat. Data-data itu kata Ustad, akan disimpan diperpustakaan MA Alkhairaat.    

Penelitian ini berlangsung selama dua hari. Untuk angkatan pertama Abdurrahman melepas, sedikitnya tujuh orang, tiga putri dan empat putra. Sedangkan pada hari  ini, Abdurrahman akan melepas gelombang kedua.

“Ini adalah gelombang pertama, untuk angkatan tahun ini yang kami lepas. Insya Allah besok gelombang kedua,” kata Abdurrahman.

Katanya, tahap ini dikarenakan, personil pramukanya bergantian menjaga ketertiban dan keamanan Ujian Nasional. Maka pada hari ini, pramuka yang dilepas kemarin, menggantikan peserta yang akan dilepas hari ini.

Dan setelah semuanya telah mendapatkan hasil penelitian mereka, maka calon Laksana ini akan dilantik. Jika tidak memenuhi syarat maka akan dilantik pada penaikan Laksana mendatang. (NANANG)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kemenag: Pemda Mesti Peduli Pegawai Syara

PALU - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulawesi Tengah, Mochsen Alidrus, berharap, Pemerintah Daerah  lebih meningkatkan kepedulian terhadap lembaga keagamaan dan pegawai syara’. Hal ini agar mereka bisa memainkan perannya secara maksimal.

Kakanwil menyadari betul, pihak Kementerian Agama memiliki keterbatasan dana dalam hal tersebut.

Diungkapkan, penyuluh agama dan pegawai syara seringkali mengeluh belum maksimal bertugas karena minimnya kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh asumsi sebagian masyarakat yang menilai pemberian insentif kepada muballigh sebagai menjual ayat-ayat Tuhan. Kakanwil menilai realitas tersebut merupakan sebuah ironi.

“Disatu sisi mereka ingin khutbah berkualitas, tetapi di sisi lain mereka enggan memberikan insentif untuk sang khatib membeli buku,” ujar Mohsen.

Dengan kata lain, masyarakat menuntut penceramah berkualitas, tetapi tidak mau berpikir bagaimana supaya muballigh bisa berkualitas.

Dalam arahannya kepada peserta raker, H Mochsen mengingatkan, agama diharapkan mampu menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan. Bukan sebaliknya, agama justru menjadi bagian masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembalikan fungsi agama sebagai pengatur tata kehidupan, dibutuhkan keseriusan dan peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah.(NANANG)