HEADLINE

PILGUB SULTENG
ADIL Tolak Hasil Rekapitulasi
* TIM SAFA PERTANYAKAN SUARA PEMILIHNYA DI POSO
PALU – Tim pasangan calon gubernur/wakil gubernur Sulteng, Aminuddin Ponulele-Luciana Is Baculu (ADIL) menolak hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur Sulteng dan berencana menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penolakan ini ditandai dengan tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara, Sabtu (16/4) akhir pekan lalu.
“Dengan adanya beberapa masalah dan ketidakpuasan kami terhadap penjelasan KPU, maka kami menyatakan menolak hasil pleno hari ini. Kami menilai, angka-angka yang dihasilkan tidak klop, hasil rekap suara yang di kabupaten yang melakukan pemilihan ulang atau susulan disatukan dalam rekap yang ada di sini. Kami menolak menandatangani berita acara, dan KPU juga tidak bisa memaksa karena ini adalah hak kami,” kata Suardin Suebo, Anggota Tim ADIL.
Beberapa hal yang membuat tim pasangan nomor urut satu ini menolak menandatangai berita acara tersebut. Di antaranya, prosesi pelaksanaan pemilihan ulang di Desa Buro’o dan 18 warga Desa Moa Kabupaten Sigi yang luput menyalurkan hak pilihnya, serta pemilihan susulan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Padungnyo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.
Menurut Suardin, prosesi pemungutan suara ulang ataupun susulan telah melanggar aturan. ”Setahu saya, situasi yang terjadi tidak masuk dalam hal yang membatalkan sebuah pemilihan, seperti bencana alam atau kondisi keamanan. Seperti di Sigi, apakah kekurangan surat suara termasuk dalam bencana,” katanya.
Bagi dia, proses pemilihan ulang ataupun susulan tersebut memiliki banyak kelemahan, diantaranya pemilih akan jadi malas, kemudian pemilih bisa saja terpengaruh dengan perolehan suara yang telah diperoleh sebelumnya.
Hal lain yang membuat tim ini keberatan adalah tidak transparannya KPU kabupaten/kota mengungkap masalah-masalah yang terjadi. “Berarti KPU sengaja kongkalingkong, seharusnya sebelum ditanyakan KPU langsung mengungkap saja masalaha yang dialami di lapangan, sebelum tim lain menanyakan. Seperti yang diungkapkan tim SAFA, jika mereka tidak ungkap di sini maka kami tim ADIL tidak mengetahui,” ujarnya.
Sebelumnya tim SAFA mengungkapkan, di Kabupaten Poso ada sejumlah pendukung SAFA yang melaporkan jika hasil suaranya hilang di TPS kelurahan Kayamanya dan Mapane, tidak ada lagi saat penghitungan suara. Tim meminta KPU untuk kembali lagi ke Poso melakukan penghitungan ulang, namun keinginan tersebut tidak dipenuhi mengingat berbagai hal, termasuk kurangnya bukti yang dimiliki SAFA. “Mengapa justru waktun penghitungan suara saksi tidak keberatan, malah saksi sudah menandatangani berita acara,” demikian tanggapan KPU.
Tim SAFA melalui ketua timnya, Hasanuddin juga mengungkap adanya seorang pemilih di Kabupaten Parigi Moutong yang mencoblos dua kali dan hal-hal lainnya yang dinilai merugikan SAFA. Sebelumnya, tim ini juga menolak menandatangani berita acara. Namun dengan beberapa pertimbangan, maka Ketua Koalisi Nusantara, Amiruddin Adjen akhirnya mau menandatanganinya. ”Kasihan kandidatnya, jika kita tidak tandatangan artinya kita akan menggugat. Berapa besar biaya yang dikeluarkan kandidat. Walaupun kita menang di MK, suara kita juga terlampau jauh ketinggalan,” kata Adjen.
Ketua Tim Hukum dan Advokasi ADIL, Amat Entedaim menyatakan, pihaknya akan melakukan gugatan ke MK. ”Kami akan pelajari dulu hal-hal yang akan dilakukan dalam gugatan nanti,” tegasnya.
Ketua KPU Sulteng, Adam Malik mempersilahkan jika ada tim yang akan menggugat ke MK. Dia juga tidak mepermasalahkan tim ADIL yang tidak menandatangani berita acara. ”Silahkan, karena itu adalah hak mereka, KPU siap menghadapinya,” singkatnya.
Meskipun menuai kritik dan komplain dari tim kandidat dan Panwas, namun secara keseluruhan, proses rekapitulasi yang berakhir hingga pukul 17.00 itu berjalan lancar. Rapat pleno rekapitulasi tersebut juga dihadiri ketua dan anggota Panwas Sulteng, Kasman Jaya Saad beserta seluruh KPU kabupaten/kota.
”Kami menerima dengan lapang dada. Apa yang sudah dihasilkan di sini juga sesuai dengan fakta yang kita miliki,” kata Wakil Sekretaris Pemenangan pasangan AY-MB, Adri. (RIFAY)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOM CIREBON
Diduga Terkait Kelompok Cibiru
JAKARTA - Pelaku bom bunuh diri di Cirebon diduga masih terhubung dengan kelompok Cibiru. Kelompok yang disinyalir bagian dari jaringan Negara Islam Indonesia Banten tersebut juga terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penembakan polisi di Purworejo. Sebab, modusnya serupa dengan yang selama ini dilakukan mereka.
Tempointeraktif mewartakan, menurut pengamat intelijen Dynno Chressbon, dengan menyerang masjid di Markas Kepolisian Cirebon, pelakunya menyasar simbol dua musuh mereka."Pertama, masjid terletak di kompleks polisi, bagian penguasa, yang tergolong thoghut sehingga dibolehkan untuk diserang," ujarnya via telepon, Ahad 17 April 2011. Kedua, lanjut Dynno, di masjid itu beribadah pula orang-orang yang memusuhi mereka, yang mereka yakini juga sah untuk diserang.
NII Banten, katanya, pernah pula meneror masjid. Antara lain, menyerang Masjid Istiqlal pada 1998, serta Masjid Agung Yogyakarta. Tahun lalu, kelompok itu juga melakukan latihan teror di Masjid Agung Kasepuhan Cirebon. Kelompok Cibiru adalah jaringan teroris yang sempat menyasar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun diringkus aparat Agustus 2010.
Adapun NII Banten dipimpin oleh Pura Sudarma alias Jaja alias Umar Yusuf yang tewas ditembak pada tahun lalu. Kelompok ini juga berafiliasi dengan Abdullah Sonata yang memiliki nama samaran Nata alias Arman alias Andri. Abdullah Sonata dipercaya merupakan orang yang berada di balik teror bom buku Utan Kayu yang terjadi pada Maret lalu, meskipun saat itu sudah terkurung di dalam bui.
Salah satu orang yang diidolakan dalam jaringan Rois, Sonata, dan Jaja adalah Oman Abdurrahman, yang sudah ditangkap di Sumedang terkait peledakan bom di Cimanggis.
Kepolisian menyatakan identitas pelaku bom bunuh diri Cirebon hampir dipastikan bernama Muhammad Syarif, 25, warga Cirebon. Dua oran tua Syarif, Ratu Srimulat, 56, dan Gofur, 60, kemarin dibawa ke Jakarta untuk menjalani tes DNA.
Sri Malina, 27 tahun, isteri Muhammad Syarif mengaku terakhir bertemu suaminya sekitar dua pekan lalu. Sri mengatakan, suaminya pamit hendak pergi guna mencari biaya persalinan anak pertamanya. "Waktu itu suami saya bilang mau cari kerja, tapi nggak menyebutkan hendak pergi ke mana," kata Sri Malina di Dusun Senen Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumber Waras, Majalengka, Sabtu (16/04).
Menurut Sri, suaminya bekerja di Cirebon di sebuah tempat sablon sebagai desainer. Sri menikah dengan Syarif pada Agustus 2010, dan masih tinggal dirumah orang tua. "Biasanya setelah bekerja suami saya langsung pulang. Kali ini nggak pulang karena katanya mau merantau untuk persiapan lahiran anak," kata Sri.
Ia mengaku sudah beberapa kali mencoba mengontak suaminya, namun ponselnya tidak bisa dihubungi. "Saya bingung mencari tahu keberadaan suami saya karena ia tidak bisa dikontak," ujar Sri.
Menurut Kepala Dusun Senen, Toto Sunarto, Syarif orangnya tertutup dan tak pernah bergaul dengan warga sekitar. Menurutnya, meski Sarip sudah setahun tinggal di sini, tetangga jarang terlihat ngobrol dengan Syarif. "Sehari-hari, Syarif kerap mengenakan pakaian koko atau jubah putih," kata Toto. Ia juga mengaku sempat melihat Syarif mengenakan koko hitam, tapi dia jarang ke masjid.***

BERITA UTAMA

Longki Djanggola Gubernur Sulteng XIII
*HARI INI KPU PLENO PENETAPAN
PALU – Mantan Bupati Parigi Moutong, Longki Djanggola, dipastikan menjadi gubernur Sulteng terpilih, periode 2011-2016. Longki menjadi gubernur didampingi Sudarto sebagai wakilnya. Kepastian tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi suara terakhir yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng, Sabtu (16/4).
Longki akan tercatat sebagai gubenur XII sejak Sulteng ditetapkan menjadi Provinsi Daerah Tingkat I tahun 1964. Secara berturut-turut gubernur Sulteng adalah Anwar GDM Basa Nan Kuning (1964-1968), Kol TNI Moh Yasin (1968-1973), Brigjen TNI AM Tambunan (1973-1978), Brigjen TNI Moenafri, SH (1978-1979), Kol TNI Eddy Djadjang Djayaatmadja (1979-1980).
Selanjutnya, Mayjen TNI H Eddy Sabara (1980-1981), Drs. Galib Lasahido (1981-1986), H Abd Aziz Lamadjido, SH (1986-1996), Brigjen TNI HB Paliudju (1996-2001), Prof (em) H Aminuddin Ponulele (2001-2006) dan Mayjen (Purn) HB Paliudju (2006-2011).
Berdasarkan hasil rekapitulasi menunjukan, perolehan suara pasangan yang akrab disebut Longki’S ini mengantongi suara di atas 50 persen dari seluruh pemilih di Sulteng yang menyalurkan hak suaranya. Meskipun Longki’S kalah di dua kabupaten, Donggala dan Buol namun kekalahan tersebut tidak signifikan.
Secara keseluruhan, jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat berturut-turut, pasangan nomor urut satu Aminuddin Ponulele-Luciana Is Baculu (ADIL) meraih 206.353 (16,18%), pasangan Sahabuddin Mustapa-Faisal Mahmud (SAFA) memperoleh 115.527 (9,06%), pasangan Longki Djanggola-Sudarto (Longki’S) meraih suara fantastik 694.299 (54,43%), Rendy Lamadjido-HB Paliudju (RELA)148.209 (11,62%) dan pasangan nomor urut lima sekaligus peraih suara terendah, Achmad Yahya-Ma’ruf Bantilan (AY-MB) meraih 111.119 suara (8,71%).
Secara keseluruhan, perolehan suara sah para kandidat berasal dari 1.275.507, dari total 1,292.396 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Sulteng. KPU mencatat, selisih dari total DPT dan jumlah pemilih yang menyalurkan aspirasinya, yakni 16.889 dinyatakan tidak sah atau tidak memilih.
Divisi Teknis KPU Sulteng, Muhammad Yasin Mangun menyatakan, hasil rekapitulasi tersebut sudah final, tidak ada lagi perubahan.“Hasil inilah yang akan ditetapkan pada pleno Senin (hari ini) nanti. Tidak ada perubahan,” singkatnya.
Ketetapan hasil tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi (Model DC – KWK. KPU), yang melibatkan seluruh ketua dan anggota KPU Sulteng, ketua dan anggota Panitia Pengawas (Panwas) Provinsi Sulteng, dan saksi dari tim pemenangan pasangan calon. Dari semua tim pasangan calon, hanya tim pasangan ADIL yang tidak menandatangani berita acara tersebut. Mereka menyatakan menolak hasil pleno dan akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK). (RIFAY)
--------------------------------------------------------------------------------------

KISRUH PILBUP BANGGAI

Alkhairaat Minta Semua Pihak Manahan Diri

PALU - Pengurus Besar (PB) Alkhairaat turut prihatin dengan kondisi ketertiban dan keamanan di Banggai, paska Pilkada, akhir-akhir ini. Olehnya PB Alkhairaat mengimbau kepada seluruh warga Banggai untuk menahan diri.

“Kami meminta agar seluruh masyarakat yang ada di kabupaten tersebut untuk bisa menahan diri, kita berharap daerah ini aman dan damai seperti sebelumnya,” kata Ketua Umum PB Alkhairaat, Habib Sayid (HS) Ali Bin Muhammad Aljufri kepada Media Alkhairaat, Sabtu (16/4).

Ia mengatakan, semua yang terjadi tersebut adalah disebabkan ambisi belaka. Olehnya itu, ambisi itupun mesti dihilangkan dari perasaan, dan lebih mengutamakan kedamaian.

Habib Ali berharap, agar semua pihak taat pada hukum yang berlaku. Jikalau ditemukan ada yang melanggar, dan memiliki bukti kuat atas pelanggaran tersebut, maka adukan ke pihak berwenang.

“Ada jalur tertentu untuk menyelesaikan persoalan ini, bukan dengan kekerasan. Di negara kita ada lembaga-lembaga yang menangani hal tersebut. Serahkan semuanya pada proses hukum yang berlaku,” imbunya.

Ia juga berharap, pengurus Alkhairaat yang ada di daerah Banggai untuk turut andil dalam menjaga kestabilan dan keamanan. Tak dibenarkan pula jika pengurus Alkhairaat malah turut dalam instabilitas ini.

Ketua KPU Banggai, Asis Harianto mengaku, saat ini kondisi Banggai sudah kondusif. Namun untuk mengamankan surat suara yang sudah tercoblos, maka surat suara itu disimpan di dalam tiga buah container.

“Masing-masing kuncinya dipegang Kapolres Banggai, Ketua Panwas dan Ketua KPU,” katanya.

Pada bagian lain, Ketua Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK PRD Kota Palu), Suaib M. Akiar melalui rilisnya mengatakan, masalah yang terjadi di Kota Luwuk seperti adanya aksi demonstrasi massa serta kasus pemukulan salah satu pengusaha, Murad Husain adalah salah satu hal yang harus menjadi sebuah pembelajaran baik KPUD, maupun KPU Provinsi Khususnya di Sulawesi Tegah.

Kasus tersebut merupakan buntut dari pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Banggai beberapa waktu lalu.

”Dari kasus ini terkesan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional, khususnya dalam melakukan pendataan pemilih tetap,” kata Akiar

Kata dia, pengepungan yang terjadi dan menimbulkan isu SARA adalah sebuah pemutasian isu yang dilakukan karena ada sebuah kepentingan yang coba untuk di mainkan oleh pengusaha lokal.

”Dari semua pasagan kandidat disana, yang mampu melakukan manuver politik di tingkatan nasional, ada kekuatan yang coba dimainkan pengusaha lokal,” tambahnya.

PRD juga menilai, sengketa politik yang terjadi sepertinya sengaja didiamkan pihak KPU. Padahal, kisruh politik ini berawal dari adanya kecurangan yang begitu nyata.

 (NANANG/RIFAY)

BERITA UTAMA

Mendiknas: Siswa Curang Saat Unas Langsung Dicoret

GRESIK - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh mengancam akan langsung mencoret jika ditemukan ada siswa berbuat curang saat penyelenggaran ujian nasional atau Unas.
"Peserta yang ketahuan berbuat curang saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bakal dicoret. Tidak hanya siswa, pengawas dan sekolah yang membantu peserta berbuat curang juga akan diberi sanksi dicoret atau nilai UN dianggap tidak ada," tegasnya saat melakukan kunjungan sidak di Mapolsek Kebomas, Gresik, Ahad (17/04/2011).
Ditambahkan M Nuh, selain mencoret siswa yang berbuat curang saat Unas, Departemennya juga memberi sanksi berat jika ada guru atau kepala sekolah yang melakukan manipulasi dengan ujian sekolah yang berkontribusi 40 persen dalam kelulusan siswa, maka kontribusi 40 persen tersebut dicoret atau dianggap tidak ada.
"Kalau ditemukan resikonya, siswa dari sekolah itu hanya bergantung pada hasil UN yang berkontribusi 60 persen. Itu penting, karena kejujuran dalam UN dan ujian sekolah itu merupakan hal prinsip, bukan semata-mata nilai," tambahnya.
Dikatakan M Nuh, untuk pengamanan soal UN dirinya menjamin tidak akan bocor. "Saya menjamin soal UN tidak akan bocor dan Anda lihat sendiri tempat penyimpanan naskahnya sangat steril dengan tiga gembok serta disegel. Apalagi, kunci segal hanya dibawa 3 orang yakni kapolsek, pengawas independen, dan perwakilan dari dinas," katanya.
M Nuh juga membagikan tips bagi siswa yang akan mengikuti UN besok, yaitu penggabungan kekuatan spiritual dan kekuatan rasio. "Dua kekuatan itu mendorong para siswa menggabungkan kekuatan spiritual religi dan rasio untuk mendapatkan yang terbaik dalam UN," ujarnya.
Disinggung mengenai target kelulusan tahun ini. Dijelaskan M.Nuh, dirinya tidak menargetkan persentase kelulusan 100 persen. Tapi dia berharap hasilnya lebih baik dibandingkan tahun lalu. "Kita tidak menghitung target. Kalau tahun lalu 99 persen masak tahun ini tidak bisa naik," tandasnya. [beritajatim.com/Inilah.com]

--------------------------------------------------------------------------

KONGRES PFI

Basri Marzuki Terpilih Aklamasi

PALU – Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu, Ahad (17/4) menggelar kongres daerah ke II. Kongres yang digelar di Hotel Lawahba dihadiri pengurus pusat PFI, Divisi Litbang Robinsar Opak.

Dalam sambutannya Ketua PFI Palu, Basri Marzuki, memberi apresiasi kepada simpatisan yang memberikan perhatian lebih terhadap PFI Palu, sehingga sampai saat ini organisasi tempat bernaungnya wartawan foto masih terus eksis sampai dengan saat ini pelaksanaan Konferensi Daerah ke II dapat dilaksanakan.

“Selaku ketua PFI Palu saya berterima kasih kepada simpatisan yang juga begitu perhatian dan insiatif ikut membesarkan PFI Palu,” ujar Basri Marzuki.

Senada dengan itu, Pengurus Pusat PFI, Divisi Litbang, Robinsar Opak, mengungkapkan pada dasarnya organisasi PFI adalah wadah dari wartawan foto di seluruh Indonesia, yang dalam menjalankan tugasnya memiliki wadah legalitas dan perlindungan hukum terhadap pewarta foto dalam menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan.

Robinsar Opak, mencontohkan jika saat liputan wartawan foto mendapat perlakukan kasar, penganiayaan atau indimidasi, dengan adanya PFI hal-hal tersebut dapat diadvokasi seperti halnya organisasi profesi lainnya. “Harapan saya PFI Palu kedepan akan lebih baik lagi dan dapat menjalankan tugas jurnalisnya dengan baik,” ujarnya.

Selain diikuti anggota PFI aktif Kongres PFI Palu juga diikuti anggota simpatisan dari beberapa komunitas foto yang ada di Palu serta beberapa calon anggota PFI yang berasal dari beberapa media massa di Kota Palu.

Dipuncak kegiatan digelar pemilihan pengurus yang baru, dari 29 anggota aktif yang memiliki hak suara yang hadir pada saat pemilihan 10 anggota aktif. Setelah melalui penjaringan calon ketua, terjaring tiga bakal calon masing-masing, Basri Marzuki, Ismail Salahuddin dan Yayat Rochiat.

Setelah dilakukan penjaringan dan pemilihan, dua bakal calon yakni, Ismail Salahuddin dan Yayat Rochiat mengundurkan diri. Dengan demikian secara aklamasi Basri Marzuki yang menyatakan bersedia menjadi ketua PFI Palu, untuk periode tiga tahun kedepan. (EGA)

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

IRONI KEHIDUPAN

Miliki THD,  Pemulung Terancam Rp 1 Miliar

PALU - Salmin Rahman, warga Jalan Kasuari Kelurahan Birobuli, Palu Selatan kini harus berurusan dengan hukum. Lelaki yang diketahui berprofesi sebagai pemulung itu tertangkap tangan memiliki ratusan butir obat keras jenis Trihexipinidyl (THD). Dia juga diduga mengedarkan THD secara ilegal.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Palu, Asmah kepada wartawan mengatakan. Setelah dilimpahkan penyidik Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Palu, kini untuk sementara terdakwa dititipkan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Palu sembari menunggu jadwal persidangan.

Dalam kasus itu, terdakwa disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 10 tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar.

Lebih lanjut dikatakan Asmah. Terdakwa ditangkap aparat Kepolisian pada Februai 2011 lalu di Kediamannya Jalan Kasuari, Kelurahan Birobuli, Palu Selatan. Penangkapan berdasarkan informasi dari seorang informan Kepolisian yang mengaku jika terdakwa kerap menjual obat itu.

Dalam penangkapan polisi mengamankan sekitar 835 butir obat THD yang dikemas dalam beberapa paket. "Kasus ini dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palu untuk disidangkan " tandas Asmah.(NANANG LP)

LEMBAH PALU

HARI INI
6.517 Siswa Ujian Nasional
Palu – Ujian Nasional untuk tingkat SLTA, SMK, dan Madrasah Negeri dan swasta dimulai digelar serentak mulai hari ini (Senin), dan akan berakhir Kamis (21/04).
Panitia Pelaksana UN Kota Palu Drs Rustam Akkas mengatakan, saat ini berkas UN tingkat SLTA diamankan Kampus Universitas Tadulako (Untad) Palu. Satu jam sebelum ujian berlangsung setiap kepala sekolah dapat mengambil naskah UN tersebut.
‘’Dalam pengambilan UN dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan pengawasan UN dari perguruan tinggi. Naskah yang diambil disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran yang diujiankan pada hari tersebut,’’ kata Rustam Akkas.
Untuk Kota Palu, jumlah peserta yang mengikuti UN pada hari ini, untuk sekolah negeri sebanyak 12 sekolah mencapai 2.825 siswa dan sekolah swasta sebanyak 21 sekolah dengan jumlah peserta UN sebanyak 3.692 siswa.
Sekolah negeri seperti SLB jumlah pesertanya 2 orang, SMA Negeri 1 Palu 481 siswa, SMA Negeri 2 Palu 558, SMA 3 sebanyak 302, SMA 4 Palu 362, SMA 5 sebanyak 186 siswa, SMA 6 sebanyak 136 siswa , SMA Negeri 7 sebanyak 227, SMA 9 sebanyak 50 siswa. Untuk MAN Model 1 Palu sebanyak 186 dan MAN 2 Palu sebanyak 171 siswa.
Salah seorang siswa SMK Negeri 1 Palu, Ade Fitriani mengatakan, menghadapi pelaksanaan UN yanga kan dimulai pada Senin hari ini , dirinya dibuat deg-degan. Namun dirinya mengaku sudah siap menghadapi pelaksanaan UN, karena jauh hari sebelumnya pihaknya sudah melakukan persiapan baik dari try out, belajar kelompok dan belajar tambahan.
Ade berharap, dalam menghadapi pelaksanaan UN dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan hambatan. Untuk hasil UN dia juga mengharapkan bisa berhasil dan lulus meraih hasil yang baik. (Irma)
---------------------------------------------------------------------------

Petugas Parkir Diminta Serahkan Bukti Retribusi
PALU – Semakin tak terkontrolnya lokasi parkir, membuat penataan lalulintas di Kota Palu semakin semraut. Para Petugas parkir pun yang legal maupun illegal sangat sulit untuk dibedakan. Pasalnya sejumlah petugas parkir dilapangan dalam melakukan tugasnya tidak lagi berjalan sesuai dengan aturan Perda yang telah disahkan dan disetujui oleh DPRD Kota Palu.
Dari pantauan Media Alkhairaat di sejumlah titik lokasi parkir, para petugas parkir diduga melakukan pungutan liar. Pasalnya, sesuai Peraturan Dareah (Perda) nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kota Palu Nomor 13 Tahun 2000 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, setiap pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir hanya dikenakan tarif 500 rupiah untuk roda dua dan Rp1000 untuk roda empat.
Bukan hanya itu, anggota Komisi III DPRD Kota Palu Hamsir, sangat menyesali sikap petugas parkir yang dinilai menyimpang dari Perda yang ada dan sangat tidak mendidik masyarakat Kota Palu. Pasalnya petugas parkir yang seharusnya saat akan melakukan pungutan hendaknya disertai dengan identitas yang jelas dan karcis retribusi yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu.
“Sistem yang dijalankan Dishub dengan memasang target setoran setiap petugas parkir sangat tidak mendidik, seharusnya secara struktur administrasi yang bagus dan transparan hendaknya tetap ada karcis retribusi yang diberikan kepada masyarakat seusai atau sebelum memberikan tarif parkirnya,” tegas Hamsir kepada Media Alkhairaat, pekan lalu.
Menurut Hamsir, tanpa karcis retribusi yang digunakan para petugas parker kepada pelnggan, berarti Dishub mendukung kalau potensi parker itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu bukan bermaksud membantu pemerintah dalam menyumbang ke PAD. Yang jelas kata Hamsir, pola administrasi dengan menyerahkan karcis itu lebih bagus dan mendidik masyarakat. Kalau hanya menghandalkan pola target setoran itu sifatnya hanya pada teknis saja.
“Dishub harus menyediakan karcis retribusi, karena sesuai dalam perda juga mengharuskan hal itu, jadi tanpa mekanisme seperti itu berarti sama saja tidak taat terhadap aturan. Dan yang tak kalah pentingnya Dishub harus selalu mensosialisasikan aturan perparkiran kepada masyarakat,” jelas Hamsir.
Namun ditemui terpisah Pejabat Sementara (Pjs). Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Denny Semolang mengatakan, sebenarnya setiap petugas parkir yang ada di Kota Palu telah dilengkapi identitas dan rompi yang telah disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Olehnya jika ada petugas parkir yang tidak memiliki identitas berarti itu petugas ilegal. Dari 137 titik lokasi parkir yang telah diidentifikasi Dishub semuanya telah dilengkapi identitas yang jelas.
Soal karcis retribusi, Denny mengatakan masalah seharusnya digunakan petugas parkir karena Dishub telah menyiapkan. Tapi karena dia menganggap kalau di lapangan petugas parkir menggunakan karcis retribusi malah sangat mudah untuk terjadinya penyimpangan. Apalagi ada kebiasan warga di Palu setelah menyerahkan biaya parkir, tidak lagi ingin mengambil karcis. Sehingga saat penyetoran tiba, petugas parkir hanya menyetor dua karcis, karena hanya dua orang yang parkr yang mengambil karcis.
(HAMSING)
------------------------------------------------------------

Tampari Tinggalkan Pertina
PALU – Selama empat periode terlibat dalam kepengurusan Persatuan Tinju Nasional Indonesia (Pertina) Sulawesi Tengah (Sulteng), Tampari Masuara menyatakan tak siap lagi melibatkan diri dalam kepengurusan organisasi olahraga tinju itu.
Tampari Masuara di sela-sela Musyawarah Provinsi Pertina Sulteng yang keenam di gedung LPMP Palu, Sabtu pekan kemarin mengatakan, pihaknya sudah bertekad bulat untuk mudur dalam kepengurusan Pertina Sulteng periode 2011- 2015. Ini dilakukan melihat banyak kader yang bisa menggantikan posisinya dalam mengurus Pertina Sulteng tersebut.
“Tidak ada yang menyuruh saya atau melarang saya untuk bergabung kembali dalam kepengurusan Pertina Sulteng dalam periode yang baru ini. Tetapi saya rasa sudah waktunya untuk memberikan kepada kader- kader lainnya untuk dapat mengurus dan memajukan Pertina Sulteng ini sehingga dapat mengukir prestasi lebih maju dari pada sebelumnya,” ujar Tampari Masuara.
Selama empat periode pihaknya mempimpin Pertina Sulteng pihaknya sudah banyak menelorkan atlit-atlit. Yang berprestasi di tingkat lokal hingga Nasional. untuk atlit nasional yang sudah lolos hingga ke ajang pekan olahraga nasional (PON) sebanyak dua atlit yakni Putu Alid (tinju pria) peraih medali perunggu di PON Kaltim 2008 dan Mariam (tinju wanita) peraih medali perunggu PON 2008.
“Saya berharap untuk ketua umum yang terpilih nantinya lebih dapat memberikan perhatian dan waktunya kepada Pertina Sulteng. Sehingga Pertina Sulteng dapat lebih maju dan atlit-atlinya semakin meningkatkan prestasinya hingga ditingkat internasional,” ujar Tampari Masuara.
Sementara dalam hasil Musprov yang berlangsung dua hari (Jumat- Sabtu) pekan lalu di LPMP Palu, telah terpilih lima anggota formatur yang bertugas memilih ketua umum Pertina Sulteng dan menyusun formatur kepengurusan Pertina Sulteng periode 2011-2015 dengan waktu 30 hari.
Lima anggota formatur itu yakni Ketua Mulyana Tampari Masuara, Sekretaris Nurdin Umar, anggota Ahmad Suaib, Ilyas Nawawi dan Astar. (Irma)
---------------------------------------------------------------------------

Juni, Nosarara Ekspo di Pasar Bulili
Palu- Pameran Nosarara Ekspo (NE) bakal digelar kembali. Pelaksanaan tersebut dialihkan ke Pasar Bulili Petobo. Pameran NE tersebut akan dirangkaikan dengan perayaan hari anti Narkoba yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2011 mendatang..
Ketua Seniman Peduli Narkotika dan Aids Kota Palu Musa Abd Kadir mengatakan, setelah sukses menggelar konser damai, pameran dan hiburan rakyat di Pasar Modern Tavanjuka, pihaknya berencana akan menggelar kembali konser damai dan pameran NE di pasar Bulili pada tanggal 18-26 Juni mendatang. Adapun kegiatan yang bakal digelar dalam pameran NE di Pasar Bulili seperti, pasar rakyat, pameran ekspo, hiburan rakyat, perlombaan domino, lomba karaoke serta sosialisasi Narkotika. Selain itu juga pihaknya akan menggelar lomba foto dan pemberitaan berkaitan kegiatan pameran Nosarara Ekspo.
“Kegiatan ini bertujuan guna meramaikan kembali pasar Bulili, memberikan semangat dan motivasi kepada para PKL dan memberikan hiburan kepada masyarakat setempat. Dalam hiburan rakyat kami juga akan melibatkan seniman yang ada di setiap kelurahan. Dalam kegiatan ini kami juga akan memberikan pesan-pesan sosialisasi anti narkotika untuk masyarakat Kota Palu,” ujar Musa.
Ketua Panitia Pameran Nosarara Ekspo Aminuddin Atjo disela-sela penutupan pameran NE di pasar Tavanjuka Sabtu malam pekan kemarin mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya melibatkan 84 usaha kecil menengah (UKM) dan melibatkan beberapa dunia usaha sebaagai sponsor dalam kegaitan ini. NE juga dimeriahkan dengan paggelaran dangdut pria, wanita dan waria serta pertandingan domino.
Menurut dia, kegiatan yang digelar hampir seminggu lamanya, omzet yang dapat dihimpun oleh para pedagang secara menyeluruh mencapai Rp 250 juta. Selama kegiatan ini berlangsung diperkirakan sekitar kurang lebih ribuan orang yang memadati pemeran Nosarara Ekspo ini setiap malamnya.
“Kami selaku panitia menyampaikan banyak terimakasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, toko pemuda, tokoh adat, pemuda dan tokoh wanita yang telah memberikan dukungan dan partisiapasinya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Apabila ada kekurangan selama kegaitan berlangsung kami sleaku panitia menyampaikan permohonan maaf,“ ujar Aminuddin.
Abduh Manan salah seorang pedagang mainan berharap, keramaian dan hiburan rakyat seperti ini dapat sering digelar. Selain tujuannya dapat menghibur masyarakat, kegiatan ini sangat besar manfaatnya dan membawa keberuntungan khususnya kepada pedagang kecil. (Irma)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiga Debitur BTN Penuhi Panggilan
PALU - Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu periksa tiga debitur Bank Tabungan Negara (BTN) yang menunggak pembayaran kredit, Jum'at (15/3). Hal itu menindaklanjuti hasil penandatanganan MoU serta Surat Kuasa Khusus (SKK) antara Kejaksaan Negeri Palu dan Bank BTN Cabang Palu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, M Adam melalu Kasi Datun Kejari Palu, I Gede Sukayasa kepada wartawan mengatakan, dari empat orang debitur yang dipanggil sebelumnya, hanya tiga yang memenuhi panggilan. Ketiganya yakni Fahmi, Rasta Ndobe dan Ruben, sementara yang tidak memenuhi panggilan yakni Tiurma.
Dalam kehadirannya, kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Palu, ketiga debitur itu berjanji akan menyelesaikan tunggakannya. Hal itu dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai. Dimana dalam surat pernyataan itu, penyelesaian tunggakan akan dilakukan dengan batas waktu tertentu.
Lebih Lanjut, I Gede Sukayasa mengatakan. Untuk debitur yang tidak hadir, pihaknya akan tetap melakukan pemanggilan secara resmi kepada bersangkutan. Pemanggilan itu guna kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban pihak Kejari Palu.
Diwartawakan sebelumnya, pada pekan lalu Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu layangkan surat panggilan kepada empat debitur bermasalah Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Palu.
Pemanggilan itu berdasarkan empat Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor:275/PLU.III/LCWO/IV/2011, Nomor:276/PLU.III/LCWO/IV/2011, Nomor:277/PLU.III/LCWO/IV/2011 dan SKK Nomor:275/PLU.III/LCWO/IV/2011 yang diterima Kejari Palu dari Bank BTN Cabang Palu.
Surat Kuasa Khusus (SKK) itu menindaklanjuti hasil penandatanganan MoU antara Kejaksaan Negeri Palu dan Bank BTN Cabang Palu. Dimana panggilan kepada empat debitur itu merupakan pemanggilan pertama di tahun 2011. Setelah pada 2010 sebelumnya, Kejari Palu turut memanggil beberapa debitur lainnya.(NANANG LP)

LEMBAH PALU

DIDATANGI ORANG SURUHAN
Bekas Kades Pombewe Meronta
SIGI – Diduga ingin menghilangkan sumber data mengenai perbatasan desa, sejumlah orang mendatangi bekas Kades Pombewe, DJ Palarante di kebunnya di Desa Pombewe. Peristiwa itu terjadi hari Rabu lalu sekitar pukul 11.00 wita.
Kades Pombewe Iksan yang dihubungi membenarkan peristiwa tersebut. Iksan menegaskan bahwa bekas Kades Pombewe didatangi empat orang suruhan, Rabu sekitar pukul 11.00 wita di kebun, bekas Kades Pombewe tersebut. Kedatangan orang suruhan itu untuk membawa Palarante ke Desa Sidera dengan paksa. Namun keempat orang tersebut tidak sempat Palarante karena meronta.
“Menurut informasi dari masyarakat demikian, sebab pada jam tersebut semua orang lagi sibuk dengan aktifitasnya sehingga tidak satupun melihatnya secara langsung. Namun menurut cerita Palarante, dia dipaksa oleh empat orang untuk bertemu dengannya di Desa Sidera. Karena kedatangannya dengan memaksa maka diapun menolak dan meronta untuk diajak. Mantan Kades itu bukan mau diculik,” ceritanya.
Persoalan ini kata Iksan, dirinyajuga belum memahami benar tujuan kejadian tersebut, namun kemungkinan hal itu berkaitan dengan persoalan tapal batas desa antara Desa Pombewe dan Desa Sidera. Dimana Desa Sidera mengklaim batas wilayahnya hingga masuk ke wilayah Desa Pombewe. Sementara mantan Kades Pombewe ini adalah satu-satunya saksi mata yang masih hidup dari beberapa orang saksi mata yang mengetahui benar batas-batas desa antara Desa Pombewe, Sidera dan Desa Oloboju.
“Namun persoalan ini yang bersangkutan sudah melaporkannya ke pihak polisi, dan saya juga menghimbau pada masyarakat Pombewe khususnya keluarga korban untuk tetap tenang, sebab masalah ini sudah diproses oleh pihak kepolisian,” harapnya.
Terpisah Camat Sigi Biromaru Anhar yang dihubungi menyatakan, dirinya juga belum mengetahui persoalan tersebut, namun pada saat pertemuan menyangkut perbatasan desa antara Desa Sidera dan Oloboju pada hari Jumat Kades Sidera tidak hadir saat itu. ”Pada pertemuan itu Kades Sidera tidak hadir, dan saya tida tahu apakah mengenai laporan korban ke polisi sudah masuk sehingga Kades Sidera tidak hadir saat itu,” katanya.
Menurut salah seorang petugas jaga di Mapolsek Biromaru, mereka belum menerima laporan atas peristiwa tersebut. ”Kami belum menerima laporan itu. Bila memang ada kita akan memprosesnya,” kata seorang petugas jaga. (Hady)
---------------------------------------------------------------- -----------------------------

MINIM MOBIL OPERASIONAL
BPBD Harus Proaktif
PALU – Keluhan akan kurangnya mobil operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, ditanggapi anggota Komisi III DPRD Kota Palu Dahniar S Tagintina. Dahniar yang juga tergabung dalam Panitia Khusus Pansus I meminta untuk pro aktif dalam bermohon dan menyambut bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Menurut Dahniar, BPBD Kota Palu bisa mendapatkan bantuan mobil operasional dari BNPB asal semua pihak bekerjasama untuk bermohon ke pusat. Pasalnya hasil kunjungan Pansus I ke pusat untuk membicarakan tentang Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Daerah, Pansus I sempat menyinggung masalah kekurangan itu, dan ternyata BNPB sangat merespon masalah kekurangan itu, dan mereka juga siap memberikan dua unit mobil operasional asal BPBD Palu bisa menyediakan proposalnya.
“Kami dari DPRD Kota Palu siap mendampingi BPBD Kota Palu untuk mendapatkan bantuan mobil operasional dari BNPB, asal BPBD proaktif menyediakan proposalnya,” kata Dahniar kepada Media Alkhairaat, Jumat (15/4) saat ditemui di ruang kerjanya.
Kata Dahniar, dengan adanya sinyal bantuan dua mobil operasional dari BNPB harus disambut dengan baik. Karena salah satu sarana penunjang dalam persiapan ketika Kota Palu ditimpa bencana adalah mobil operasional. Apalagi di Kota Palu diketahui sangat rentan dengan gempa, olehnya bencana bisa saja datang tanpa disadari.
Selain itu, Dahniar juga menyampaikan, bahwa adanya sinyal masalah bantuan dari BNPB bukan berdasarkan hasil usahanya secara personal. Namun berkat usaha dan kerjasama dengan semua Pansus I dan BPBD Kota Palu serta masyarakat Kota Palu.
“Saya mengklarifikasi kalau ada yang mengatakan sinyal bantuan itu ada berkat usaha saya sendiri, karena hasil kunjungan kerja kemarin kami berangkat berdasarkan tim bukan personal,” ujar Dahniar. (HAMSING)
------------------------------------------------------------------------------

LK3 Kabupaten Sigi Dorong Masyarakat Lebih Baik
SIGI – Sejak terbentuk Lembaga Konsultasi Kesejehateraan Keluarga (LK3) Kabupaten Sigi yang terletak di Desa Kabobona Kecamatan Dolo terus memberikan perannya dalam melindungi dan memberikan informasi pada masyarakat. Demikian kata Sekretaris LK3 Kabupaten Sigi Gamal, Ahad (17/04).
Dalam tugasnya, lanjut Gamal, LK3 mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dan sangat luas khususnya memediasi masyarakat agar dalam kehidupannya lebih baik, tidak hanya dalam berumah tangga akan tetapi sosial kemasyarakatan, pendidikan dan perbaikan ekonomi. “Namanya saja lembaga konsultasi kesejahteraan masyarakat, tentunya LK3 sedapat mungkin memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang dilanda suatu masalah, sehingga persoalan itu tidak menjadi bebannya sendiri,” katanya.
Terlepas dari itu, LK3 tentunya bekerja sama pada semua pihak khususnya Pemkab Sigi sendiri melalui dinas terkait, LK3 yang dibawah naungan Dinsosnaker Pemkab Sigi ini tentunya akan mengkaitkan dengan program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Gamal mencontohkan bagi masyarakat yang terkait dengan persoalan pendidikan dengan anaknya, maka LK3 mencari tahu mengapa anak tersebut sampai tidak bersekolah.
“Kalau memang keluarga itu adalah orang susah kita upayakan bagaimana anak tersebut bisa sekolah melalui dinas pendidikan. Namun kebanyakan dari hasil survei kita banyak anak-anak yang putus sekolah disebakan oleh orang tuanya juga. Orang tuanya lebih menginginkan anak tersebut untuk membantu orang tuanya dari pada menyekolahkan,” ujar Gamal.
Begitupun dengan persoalan keluarga, dari tahun 2010 lalu ada 27 kasus persoalan keluarga yang terjadi dan itu bermacam-macam, baik mengenai KDRT sampai persoalan perceraian. Bila meyangkut perceraian LK3 juga berkeordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Begitupula dengan masalah-masalah lain langsung dikoordinasikan dengan instansi terkait pula. (Hady)

PALU EOEO....

Pakabelo!!! Uda Nu Kadoa

SISI tempona vai nauda. Uda hie, ledo aga nompaka gege doyata, tapi muni neanca ka doa. Nadeamo vei tona nakadoa, navasa-vasa, ante dua balengga.
Maupu mauda ngena nontalu pura vaimo sani ri pelono. Nesuvu mami ntaluna bojejere. Ledo masae najadimo sani kodi danorabu-rabu ri uve. Ledo nasae mevoromo ia netu ri kulita, nesode ra, bo nanggeni dua. Ane malolongomo karo bo narindi muni sakide iyamo itu. Panguli nu doktoro malaria.
Jadi komiu pakanoto mami rara, tora mami 3M panguli pamarenta (Molime - Motutui - Motaivu) nemo sampe rakalingasi. Batuana gahai, ralime bak ante matagara gagamo, ratutui pomboli uve, eva ri embere ato doro, ane maria bele-bele ato botolo-botolo le nipake rataivumo. Apa riasia hai pontalu nu sani.
Uda muni hie, ka komiu topo motoro bo oto. Nemo magasi-gasi gaga mopajala tue. Apa nalenguru dala.
Tapi kana ratora muni uda hie baraka dako ri Tupu Ala Ta’ala. Naria muni mbarasai belona uda. Jadi makodara vai doyatata naria vai rumpu, nadea vai tava nu kayu, manolu vai banua. Apalagi tona noparancina ato marisa, nadea vai vuana. Tapi uda hie leria belona ka topo bai kaluku, topo povai guyu. Rasukurita hie, tapi kana ratorata muni bahayana ala kita masalama. Tabe! (TORANGGALUKU)

DUNIA ISLAM

TAUJIHAT- Dewan Penasehat Pengurus  Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Sulawesi Tengah,  memberikan taujihat kepada seluruh kader KAMMI Sulteng, pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) KAMMI Sulteng, Sabtu (16/4), di Aula SDIT Alfahmi.  Foto Nanang

MUSDA KAMMI SULTENG

HS Ali Dewan Penasehat, Ali Hamid Ketua Umum

PALU- Pengurus Daerah (PD) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Sulawesi Tengah (KAMMI Sulteng) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Ke-5, Sabtu-Ahad (16-17/4). Musda ini menghasilkan Habib Sayed (HS) Ali Bin Muhammad Aljufri sebagai salah satu Dewan Penasehat KAMMI Sulteng, dan Ali Hamid sebagai Ketua Umum PD KAMMI Sulteng.

“Agenda utama Musda adalah pemilihan Ketua Umum KAMMI, kemudian menentukan anggota Dewan Penasehat dan anggota Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD),” kata anggota MPD terpilih, Ivan Setiadi, yang juga mantan Ketua PD KAMMI Sulteng sebelumnya.

Menurutnya, ini adalah Musda yang kedua kalinya mengagendakan penentuan Dewan Penasehat, namun baru periode ini KAMMI Sulteng mendapatkan orang yang tepat sebagai Dewan Penasehat. Setelah melakukan pendekatan dengan Ketua Umum PB Alkhairaat HS Ali Aljufri, HS Ali siap untuk menjadi Dewan Penasehat PD KAMMI Sulteng.

Ia mengatakan lagi, Dewan Penasehat memiliki peran yang sangat fital dalam organisasi. Sebab, KAMMI adalah organisasi yang mengutamakan Alqur’an dan Sunnah dalam gerakannya. Maka untuk bergerak, KAMMI harus memiliki dewan penasehat yang memiliki ilmu syariah.

“Habib Ali, Dewan Penasehat KAMMI dalam bidang syariah. Sebab masih ada dewan penasehat lain, seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan lainnya. Namun saat ini, kami baru memutuskan satu orang yaitu Habib Ali. Karena diantara yang lain, Habib sudah siap. Karena bagi kami yang paling penting adalah dalam bidang syariah,” kata Ivan lagi.

Selanjutnya, PD KAMMI bersama MPD KAMMI akan mengagendakan silaturahim rutin dengan Habib Ali. Hal ini untuk memintah taujih (pengarahan) kepada KAMMI.

Sebelumnya Habib Ali dalam pembukaan Musda KAMMI, ia mengatakan, dirinya siap untuk menjadi Dewan Penasehat KAMMI. Ia mengaku, sangat apresiatif jika ada kelompok pemuda menjadikannya sebagai dewan penasehat.

“Tadi saya berbicara denga Ketua KAMMI (Ivan Setiadi), dia menanyakan bagaiamana kalau saya jadi dewan penasehat KAMMI. Saya sendiri siap dijadikan penasehat dari KAMMI, saya lebih suka dengan para pemuda,” kata Habib Ali dalam taujihat Pembukaan Musda KAMMI, Sabtu (16/3), disambut takbir aktivis KAMMI Sulteng.

Dalam sambutannya itu, habib juga memotivasi mahasiswa KAMMI untuk bergerak dalam dakwah dan perbaikan umat. Pergerakan itu, katanya, sesuai pada Alqur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Sementara itu, Ketua Umum KAMMI yang terpilih Ali Hamid mengatakan, dirinya siap pula mengemban amanah ini. Ia bertekad, untuk melakukan kaderisasi, konsolidasi massif dan ekspansi dakwah.

Ali Hamid terpilih menjadi Ketua KAMMI Sulteng, setelah proses syuro dengan calon lainnya, yaitu Sopan Sopian, Kaharudin Asshoya dan Radinal Ramadhan.  (NANANG)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banyak Madrasah Belum Miliki Master Plan

PALU- Dalam pembangunan maupun rehabilitasi gedung, rata-rata madrasah di Sulawesi Tengah belum memiliki master plan. Hal itu diketahui saat kunjungan kerja Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah ke Kemenag Kabupaten dan Kota se Sulawesi Tengah yang berakhir di Buol dan Tolitoli. Dua kabupaten tersebut dikunjungi dalam waktu hampir bersamaan, tanggal 13 hingga 15 April 2011.

Kakanwil Kemenag Sulteng, H Mohsen Alidrus, mengunjungi MIN, MTsN dan MAN di masing-masing daerah. Kakanwil mencermati masalah pemutuan madrasah, Kakanwil didampingi Kabid Mapenda Drs. Firmansyah, M.Pd menemukan tiga permasalahan madrasah secara fisik, yakni lemahnya penataan, perencanaan, dan pengawasan.

Disimpulkan, dalam pembangunan maupun rehabilitasi gedung, rata-rata madrasah yang dikunjungi belum memiliki master plan. Akibatnya pihak madrasah sulit melakukan pengembangan dan penataan madrasah.

MAN Tolitoli misalnya, memiliki lahan luas, tetapi tidak tertata dengan baik. Belum lagi mereka dihadapkan pada masalah tanah yang berawa. Oleh karena itu, Kakanwil Kemenag mengintruksikan Kepala MAN Tolitoli untuk melibatkan tenaga ahli untuk merancang master plan lengkap dengan amdalnya. Langkah MAN Tolitoli ini diharapkan diikuti madrasah lain di Sulawesi Tengah, karena master plan berguna untuk pengembangan madrasah dalam jangka 20 hingga 30 tahun kedepan.

Di Kabupaten Buol, MTsN Biau dan MIN Buol yang dikunjungi juga memiliki masalah hampir serupa. Pembangunan dan rehabilitsi gedung dinilai terlaksana tanpa perencanaan dan pengawasan yang baik. Akibatnya  di sana-sini terlihat tiang dalam jumlah banyak dan berukuran besar. Kakanwil mengharapkan pimpinan madrasah selaku kuasa pengguna anggaran agar jeli dalam menetapkan pemenang tender.

“Jangan sampai konsultan perencana dan pengawas satu group dengan pemenang tender. Mereka bisa main mata dan mudah baku atur,” kata Mohsen.

Selain menghadiri raker dan kunjungan kerja ke madrasah, Kakanwil Kemenag Sulteng bersama rombongan juga melakukan launching program Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji (GM3) yang akronimnya kini diubah menjadi Gemmar Mengaji. Di Buol acara dilaksanakan di masjid Al Ikhlas, sementara di Tolitoli digelar di Masjid Jami. (Humas Kemenag Sulteng)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUNATAN- Bupati Sigi, Aswadin Randalembah menyambangi peserta sunatan missal oleh GP Ansor Sulteng, di di Klinik Kesehatan Barindo di Desa Kabobona Kecamatan Dolo, Ahad (17/4). Khitanan massal  ini merupakan bagian dari kegiatan GP Ansor Sulteng, dalam rangka Hari Lahir (Harlah) GP Ansor ke-77 Nasional.  Foto Hady

Harlah ke-77,  GP Ansor Khitanan Massal

SIGI –Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Sigi menggelar khitanan massal,  Ahad kemarin. Khitanan massal  ini merupakan bagian dari kegiatan GP Ansor Sulteng, dalam rangka Hari Lahir (Harlah) GP Ansor ke-77 Nasional. 

Kegiatan yang dilaksanakan, di Klinik Kesehatan Barindo di Desa Kabobona Kecamatan Dolo  ini, dihadiri Bupati Sigi Aswadin Randalembah dan Ketua Tanfiziah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sulawesi Tengah KH Mohsen Alidrus.

Aswadin dalam amanahnya mengaku, dirinya sangat merespon apa yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan di daerah ini. “Saya berharap ini tetap berlanjut dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah, apalagi ini tujuannya baik dan diharapkan GP Ansor dengan dua tujuannya, yakni sosial kemasyarakatan serta keagamaan, untuk bisa menggerakan masyarakat untuk lebih baik,”ujarnya.

Bupati juga menegaskan, Kabupaten Sigi mempunyai moto berbudaya dan beradat. Maka dalam hal itu, terkandung nilai-nilai keagamaan, diantaranya masyarakat dianjurkan saling membantu dan menghormati.

Sementara Ketua PWNU Sulteng KH Mohsen mengatakan, GP Ansor adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan NU itu sendiri. Begitupun dengan sejumlah OKP yang dibawah garis NU. Namun yang diharapkan dalam hal ini, setiap kegiatan, tidak bisa terlepas dengan pemerintah.

“Sinergi inilah yang diperlukan, sehingga apapun itu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja akan tetapi semua komponen khususnya OKP, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dengan baik,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulteng ini.

Ketua GP Ansor Sulteng Sahran Raden menyatakan, terdapat dua hal yang penting dalam kegiatan Harlah GP Ansor ini. Dua yang sangat penting  itu yakni gerakan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

Dalam hal ini peran keduanya tidak bisa dipisahkan, sebagai muslim yang berkiblat pada Alqur’an dan sunah Rasululllah SAW meyakini, setiap manusia perlu menyucikan diri dalam kehidupannya. Sebab manusia yang mendekat Tuhannya, memerlukan diri yang bersih.

“Salah satu pensucian diri itu adalah khitan dan hal tersebut hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim pria khususnya, sebab didalam itu terdapat kotoran yang perlu dikeluarkan, kaitan dengan kegiatan ini GP.Ansor ingin menyentuh masyarakat yang belum melakukan khitan khususnya kaum duafa, olehnya kedua pesan sosial dan keagamaan ini adalah roh”kata Sahran.

Sementara menurut  Ketua PC GP Ansor, As’ad Latopada , pada Mei mendatang GP Ansor akan menggelar bakti sosial, di Kulawi. Ini merupakan bentuk kepedulian GP Ansor terhadap kaum dhuafa.  (Hady)