HEADLINE

Rumah Kepala PT Sulteng Diserang

PALU - Rumah Jabatan Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) Fachrul Rozie yang terletak di Jalan Balai Kota Utara, Kecamatan Palu Timur, Jumat (15/4) sore, sekitar pukul 03.30 Wita diserang Orang Tidak Dikenal (OTK). Meski tak mengakibatkan kerusakan parah, serangan OTK ini melahirkan teror bagi penghuni rumah dan warga sekitar.

Informasi yang dihimpun dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), penyerangan dilakukan sekitar 10 orang pemuda. Mereka melempar atap rumah dengan batu dan menyerang penjaga dengan menggunakan  busur panah. Serangan hanya berlangsung singkat, karena penjaga keamanan di rumah tersebut melakukan perlawanan. “ Para pelaku datang secara bersamaan ke halaman rumah, kemudian melakukan pelemparan, setelah itu mereka langsung kabur,” kata Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Muhammad Basir kepada wartawan.

Tidak ada korban jiwa dan kerusakan dalam peristiwa tersebut. Untuk mencegah aksi susulan, Fachrul Rozie langsung melaporkan kasus itu ke Polres Palu dan menyerahkan barang bukti berupa busur panah besi yang diduga milik pelaku.

Selain itu, Fachrul Rozie juga meminta  Polres mengirim personelnya untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi yang merupakan kompleks  rumah jabatan sejumlah pejabat utama di wilayah Kota Palu. “Beliau (Fachrul Rozi-red) meminta Polres Palu mengirim personelnya ke lokasi  untuk melakukan pengamanan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Palu Ajun Komisaris Polisi Prasetio kepada wartawan.

Penyerangan tersebut diduga buntut dari penangkapan salah seorang pemuda yang sedang memanjat Pohon Mangga di halaman rumah oleh salah seorang penjaga. Saat ini kasus tersebut dalam penyelidikan Polres Palu.(BANJIR)

 --------------------------------------------------- 

LEGISLATOR SULTENG, LUSI SANTY :

Saatnya Audit Perusahaan Daerah

LUSI SANTY

PALU – Wakil Ketua Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Lusi Santy mengatakan, kini saatnya untuk mengaudit secara menyeluruh Perusahaan Daerah (PD) Sulawesi Tengah. Hasil audit digunakan untuk memproses secara hukum persona yang terlibat penyalahgunaan anggaran.

Lusi Santy mengaku, agak sulit diterima akal sehat jika unit usaha percetakan dan travel di perusahaan tersebut tidak jalan, padahal pemerintah daerah sudah memberikan modal. Setiap tahun kata dia, pemerintah memiliki proyek cetak-mencetak, tetapi anehnya perusahaan daerah tidak mampu mendapatkan proyek tersebut. "Berarti perusahaan tidak berhasil membangun kerjasama dengan pemerintah daerah," katanya sebagaimana dikutip Antara.

Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, dirinya prihatin mendengar kabar bahwa enam bulan gaji karyawan di perusahaan itu tidak lagi menerima gaji. Kondisi tersebut menunjukkan perusahaan daerah tidak kreatif dan inovatif dalam mengelola usahanya.

Menurut Lusi, tahun 2011 DPRD memang tidak menyetujui dana penyertaan ke perusahaan itu. Saat pembahasan anggaran, DPRD meminta ke gubernur agar membenahi dulu manajemen perusahaan itu sehingga uang dikucurkan pemerintah daerah tidak mubazir.

Perusahaan Daerah, lanjut Lusi tidak harus disuapi modal usaha dan pekerjaan oleh pemerintah tapi justru sebaliknya harus menjadi tugas perusahaan mencari keuntungan. "Saya heran kenapa perusahaan percetakan swasta bisa hidup, Percetakan Perusahaan Daerah, tidak. Padahal kan sama-sama percetakan. Jadi apa kerja perusahaan daerah kita," kata Lusi menanggapi kolapsnya Perusahaan Daerah Sulteng, di Palu, Jumat.

Salah seorang pegawai di perusahaan tersebut, Dira Tamarina saat ini masih dalam status daftar pencarian orang oleh Kejaksaan Tinggi. Dira diduga atas dugaan korupsi dana jasa konstruksi di PD Sulteng senilai Rp1,3 miliar.

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Daerah Sulteng, Zainal Abduh mengatakan, perusahaan yang dia pimpin kolaps karena sejumlah unit usahanya tidak berjalan.

Unit percetakan misalnya, tidak bisa bersaing dengan percetakan swasta lainnya karena peralatannya sudah ketinggalan zaman sehingga jika ada tender, peralatan tersebut tidak masuk dalam kualifikasi. "Dulu kita sudah mengajukan ke pemerintah agar reinvestasi lagi karena peralatan kita sudah tua, tapi tidak direspons," kata Zainal.

Dia juga mengatakan, sudah enam bulan seluruh karyawan di kantor itu tidak menerima gaji lagi karena tidak adanya dana yang tersedia.

Zainal mengaku, sejak dirinya diangkat menjadi Dirut tahun 2009 perusahaan hanya memiliki saldo Rp65 juta. Sejak saat itu pula, pemerintah tidak pernah memberikan tambahan modal.***

---------------------------------

BOM CIREBON

Pelaku Baru, Jaringan Lama

* BA'ASYIR : ITU TINDAKAN ORANG KAFIR

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto mengatakan pembom di Cirebon diduga pelaku baru yang didalangi jaringan lama. Modus operandinya pun tak baru. "Jaringannya tetap. Itu-itu saja. Yang beda adalah pelakunya, mereka merekrut pelaku baru," kata Sutanto dalam jumpa pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jumat, (15/04).

Sutanto  menuding tokoh lama dengan kemampuannya mempengaruhi massa berhasil merekrut pelaku anyar.

Seperti diketahui bom bunuh diri meledak sekitar  pukul 12:20 menjelang salat Jumat di Masjid Polres Kota  Cirebon. Bom ini melukai sejumlah pejabat polisi termasuk juga Kepala Kepolisian Cirebon.

Pemerintah mengutuk pemboman yang baru saja terjadi di Cirebon. "Presiden dan seluruh jajaran pemerintah mengutuk keras kejadian yang tidak berperikemanusiaan ini," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam jumpa pers di kantornya.

Menurutnya, sesaat setelah kejadian Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo langsung melapor kepada presiden. Yudhoyono lantas memerintahkan Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyaad Mbai, Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto, Badan Intelijen Strategis, beserta lembaga terkait untuk sekuat tenaga mencari siapa yang ada di balik aksi tersebut.

Yudhoyono juga meminta segenap elemen masyarakat, mulai dari ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat, hingga pimpinan daerah untuk menanggulangi terorisme. "Berikan informasi, sekecil apapun, kepada aparat terdekat untuk ditindaklanjuti," ucap Djoko sebagaimana dilansir Tempointeraktif. Ia meminta aparat juga meningkatkan kewaspadaannya.

Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Baasyir mengatakan tindakan peledakan di Masjid Polres Cirebon itu haram. Asisten Baasyir, Hasyim Abdullah menuturkan, Baasyir mengatakan pelaku bom di Cirebon bukanlah Mujahid. Soalnya, orang yang ngebom itu Mujahid. " Ustad bilang itu tindakan yang haram karena dilakukan di Masjid." kata Hasyim.

Hasyim mengunjungi Amir  Jamaah Anshorut Tauhid itu di Ruang Tahanan Bareskrim Mabes Polri. Soal pengeboman menjadi obrolan dengan Ustad itu, usai salat Jumat.

Menurut Hasyim, Baasyir mengatakan kalau mengebom Masjid itu haram. " Itu tidak boleh dilakukan. Orang itu bukan mujahid" ujarnya. Apalagi, aksi pengeboman itu, kata Baasyir, dilakukan saat umat muslim akan menunaikan ibadah salat jumat. "Enggak mungkin seorang mujahid ngebom di masjid saat orang sedang shalat. Itu perbuatan orang kafir."

Terkait penyidikan kasus ini, Rumah Sakit Polri Dokter Sukamto, Kramat Jati Jakarta Timur menyiapkan 3 orang ahli forensi untuk mengidentifikasi mayat yang diduga pelaku bom bunuh diri di Mesjid Polresta Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini jenajahnya belum sampai. Kami sudah siapkan tim forensik," ujar Brigadir Jenderal Budi Siswanto Kepala Rumah Sakit Polri Sukamto.

Menurut Budi, tim forensik dan identifikasi sudah siap untuk melakukan identifikasi tubuh yang diduga pelaku bom bunuh diri. Jenajah sendiri kalau sudah sampai akan langsung dibawa ke ruangan kamar mayat untuk dilakukan identifikasi. Proses indentifikasi yang akan dilakukan semisalnya pengambilan DNA dan lainnya sesuai dengan kebutuhan penyelidikan."Untuk sementara ini kami hanya menunggu datangnya jenajah pelaku. Untuk korban belum ada informasi akan dirujuk ke sini," ujarnya.

Budi menegaskan Tim dokterpun pun sudah siap, jika sewaktu waktu diminta Mabes Polri untuk mengirimkan dokter dari Rumah Sakit Polri untuk membantu penangan korban di Cirebon."Untuk korban, sejauh itu belum ada informasi akan dirujuk kesini termasuk Kapolres Herukoco. Mungkin di rumah sakit Cirebon dulu untuk penanganan penenangannya," katanya.***