Komunitas Kesenian Kota Palu tidak Punya Rumah

PALU – Sunggu naas nasib komunitas kesenian Kota Palu, berupaya mengangkat music tradisional milik orang kaili, dengan berbagai cara untuk dikombinasikan dengan alat-alat music modern, agar kedengaran lebih asyik dan unik. Akan tetapi disisi lain, ternyata komunitas kesenian tersebut, tidak punya rumah alias gedung sendiri, untuk menampilkan kreasi seni yang mereka ciptakan.

“Palu dari zaman saya, sampai saat ini belum punya gedung sendiri,” kata Ketua Dewan Kesenian Kota Palu, Nirwan Sahiri, pada media ini, ahad (1/6).

Menurut Nirwan, sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Palu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, soal fasilitas seperti gedung yang menjadi pusat aktifitas para generasi kesenian Kota Palu, sebab dewan kesenian sendiri, hanyalah sebuah wadah untuk tetap menjaga dan mengawasi perkembangan kesenian itu sendiri.

Lanjut dia, walaupun demikian pihaknya hanya mampu, memberikan dorongan pada generasi pecinta kesenian, untuk tetap berkreasi dan mengembangkan bakat mereka. Hal yang sama pula akan dilakukannya untuk mendorong pemerintah Kota Palu, agar memperhatikan komunitas kesenian itu, dengan membangun gedung graha, atau merenovasi gedung graha Hasan M Bahayuan itu sendiri, melalui Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota.

“Kota Palu memiliki generasi yang kreatif, dibidang kesenian” kata dia lagi.

Dari pengamatan wartawan media ini, saat mengikuti kegiatan yang menampilkan 20 peserta komunitas kesenian, di gedung graham Hasan M Bahasyuan, sabtu (30/6) malam. Para komunitas kesenian itu bermain dengan menampilkan bermacam kreasi seni, diantaranya music tradisional, puisi, teater yang menceritakan kehidupan social dan budaya.

Tanpa ragu-ragu mereka yang terdiri dari status mahasiswa, bergaya dan bergoyang dipanggung yang sudah mulai retak, dindingnya yang sudah bolong dan hanya menggunakan penerang masin genset, panggung yang serba kekurangan itu tidak menjadi persoalan, demi membumikan music tradisional penduduk lokal yaitu suku kaili, dan memuntahkan kreatifitas mereka yang terpendam.

Ketua panitia kegiatan, Bimo Bintoro, mengatakan, pelaksanaan kegiatan itu adalah kegiatan rutinitas yang dilakukan dalam setahun sekali. Kegiatan rutinitas itu di istilakan, program kreatif mahasiswa (PROKEM), yang juga dihadiri berbagai komunitas kesenian luar kampus, salah satunya Pedati yang diketuai, Smiet Lalove.

“Kegiatan Prokem ini sudah yang ke 13,” kata dia.

Kegiatan itu juga diberi tema the spirit of tradisional music agriculture, peserta dalam kegiatan itu tampil dengan membawakan materi komposisi karya seni yang berbeda. Yang dibuka langsung Ketua Dewan Kesenian Kota Palu. jelasnya. (Yusuf)

Pelantikan HMJ-T Berunjung Kecewa

DEKAN FAI UNISA TIDAK HADIR

PALU- Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah (HMJ-T) Fakultas Agama Islam Unisa Palu, Jumat (29/6) lalu, hanya dilakukan oleh Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah, Arifuddin Arif. Hal itu karena Dekan Fakultas Agama Islam (FAI), Ahmadan B. Lamiru tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua umum HMJ –T, Riswan Korois mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Dekan Fakultas Agama Islam Unisa Palu . Ahmadan B. Lamiru.

“Padahal kami sudah konfirmasi beberapa kali sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan melalui surat permohonan kesediaan menjadi Keynot Speaker dan melantik pengurus yang terpilih. Tapi surat kami tidak medapatkan tanggapan dari Dekan Fakultas Agama Islam Unisa Palu,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Dekan Fakultas agama Islam Ahmadan B. Lamuri mengaku terlah terjadi miskomonikasi antara panitia dengan dirinya sebagai dekan.

“Mereka meminta saya untuk menjadi Keynot spaeker, dengan pemateri-pemateri yang telah mereka lampirkan dalam surat namun ada perubahan dalam pelaksanaan kegiatan  dan panitia tidak melakukan  konfirmasi kembali dengan saya,” katanya.    

Kegiatan pelantikan itu dirangkaikan dengan dialog publik tentang kepemimpinan dengan menghadirkan narasumber  Ketua KNPI Sulteng. Yahdi Basma dan Ketua Jurusan Tarbiyah, Arifuddun Arif serta dihadiri sejumlah Organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Palu. (Anang).

POLDA WASPADAI PILKADA BUOL

PALU – Situasi kantibmas di Sulawesi Tengah selang Juli 2011 hingga Juni 2012 relatif kondusif, meski demikian potensi gangguan kantibmas tetap ada di sejumlah daerah yang patut diwaspadai, terutama daerah yang akan menggelar hajatan pemilukada yakni Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.

Demikian disampaikan Kapolda Sulawesi Tengah Birgadir Jenderal Dewa Parsana kepada wartawan usai upacara hari ulang tahun Bhayangkara ke-66 di Mapolda Sulteng, Ahad kemarin.

Khusus untuk antisipasi gangguan kantibmas di kabupaten Buol yang lebih dulu menggelar pemilukada, lanjut kapolda, telah disiagakan ratusan personil gabungan Polres Buol yang diback up oleh satuan Brimob Polda Sulteng.

Terkait dengan evaluasi gangguan kantibmas selama satu tahun terakhir ini, data dari Polda Sulteng menyebutkan tindak pidana konvensional (pidana umum) mencapai 9.619 kasus. Dari sekian kasus ini yang tuntas sebanyak 5.010 kasus atau 54 persen.

Sedangkan untuk kasus pidana khusus sebanyak 44 kasus dan yang bisa dituntaskan hanya 14 kasus atau 31 persen. Adapun kasus narkoba tercatat sebanyak 203 kasus dan yang tuntas 184 kasus.

Kepala Sub Bidang Penerangan Polda Sulteng Kompol Rostin kepada wartawan memaparkan dari 9.219 kasus pidana umum tersebut, jenis kasus yang paling menonjol adalah penganiayaan berat yakni sebanyak 1.554 kasus, disusul pencurian sebanyak 1.134 kasus.

Yang menarik kasus pelanggaran anggota Polri selama kurun waktu satu tahun mencapai 384 kasus dan yang selesai hanya 179 kasus. Ini berarti penuntasan kasus pelanggaran anggota polisi ini hanya mencapai 47 persen. Dari jumlah pelanggaran tersebut, terbanyak dilakukan personil Polda Sulteng yakni sebanyak 158 kasus. Disusul oleh aparat Polres Poso sebanyak 37 kasus dan Polres Donggala sebanyak 33 kasus. Jajaran Polres Tolitoli paling sedikit melakukan pelanggaran yakni hanya 10 kasus.

Rostin menyebutkan, dalam selang waktu yang sama Polda Sulteng telah melakukan tindakan tegas kepada personilnya yang sudah tidak layak menjadi anggota polisi alias di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) sebanyak lima orang. (Sam) 

DUGAAN KORUPSI GEDUNG WANITA

Kuasa Pengguna Anggaran Calon Tersangka

PALU – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulteng memastikan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek rehab Gedung Wanita (GW) sekira Rp 10,9 Miliar.  Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jadi sasaran Kejati Sulteng. “ Itu dia (KPA) sasaran kita. Hanya saja, saya belum dapat membeberkan KPA yang mana ,’’ ujar Aspidsus Kejati Sulteng, Abul H Rabuna kepada wartawan, Selasa (15/11).

Proses rehabilitasi dan pembangunan gedung wanita terdapat dua KPA, yakni Yuliansyah (mantan Karo Perlum/KPA tahap I dan II) dan Karo Perlum saat ini, Kasman Lassa (KPA tahap III). “ Pastinya tahap I sampai dengan III memungkinkan, tapi saya belum mau sebut. Tapi yang pasti sasarannya kesana,’’ tegas Aspidsus.

Dilanjutkannya, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan BPKP terkait pemantapan perhitungan kerugian negara dalam kasus itu. Aspidsus menargetkan sebelum memasuki tahun 2012, kasus itu bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Diketahui, sudah lima orang ditetapkan tersangka oleh penyidik dalam proses hukum kasus dugaan korupsi tersebut. Kelima tersangka itu yakni, As’ad selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Hartono Taula selaku Direktur PT Raymond yang menjadi rekanan rehabilitasi tahap I, Salma Senang selaku Direktur PT Tri Jaya yang menjadi rekanan tahap II dan Haerudin selaku Direktur PT Wijaya Karya Semesta yang menjadi rekanan rehabilitasi tahap III dan Direktur PT Anugerah Aftha Sulawesi, Fahmi Thalib, selaku konsultan pengawas proyek tersebut. (MOHAMAD HAMZAH)

Warga Kawatuna Tutup Jalan

PALU – Warga Kelurahan Kawatuna, Palu Selatan, Selasa kemarin, menprotes pembangunan jalan yang sudah dua bulan belum rampung.  Mereka menebar ranting pohon, kayu, batu besar, serta membakar ban.

Akibatnya jalan yang menghubungkan Kelurahan Kawatuna dan Lasoani itu tidak bisa dilalui pengguna jalan selama aksi berlangsung.

  FOTO: MAL/MOHAMAD HAMZAH

Aksi ini puncak kekewaan warga sebab proses pengerasan sudah dilakukan sejak dua bulan lalu namun tak kunjung di aspal. Kondisi ini membuat abu berterbangan sehingga menggangu aktivitas warga.

Alimuddin(48), warga Kawatuna mengklaim sejumlah anak-anak sudah mengalami gangguan pernapasan, seperti sesak napas dan batuk

Pemilik rumah makan seperti Sutami (40), mengaku mengalami penurunan omset sebab pelanggan terganggu dengan kondisi jalan tersebut.

Kepala Dinas PU dan ESDM Kota Palu, Fardidarjoni mengatakan dua unit alat AMP yang dipakai untuk pengaspalan masih terpakai mengingat banyak proyek jalan yang harus rampung pada 15 Desember mendatang.

Ia berharap agar masyarakat Kelurahan Kawatuna dan Lasoani untuk bersabar dan ia menjanjikan pekan ini dilakukan penyiraman aspal untuk mengikat materi yang sudah ada sesuai dengan perencanaannya. “Hari ini akan dilakukan penyiramannya, sebab dalam Minggu ini baru dimulai pengaspalannya sepanjang 1,8 km,” jelasnya

Anggota Komisi III DPRD Kota Palu, Sofyan Naswin, kecewa atas kelambatan penanganan proyek pekerjaan Jalan Bulumasomba. (ISTI/YUSUF)

Polisi Penembak Warga Dihukum 6 Tahun Penjara

Briptu Muhamad Idris alias Idris, FOTO: MAL/MOHAMAD HAMZAH

PALU - Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah, Kamis sore, menjatuhi hukuman enam tahun penjara terhadap seorang anggota kepolisian yang bertugas di Mapolda Sulawesi Tengah, Brigadir Polisi Satu (Briptu) Muhamad Idris alias Idris (40). Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut terdakwa delapan tahun penjara.

Idris divonis dalam kasus penembakan seorang warga bernama Muhamad Fery alias Fery (21) di Jalan Teluk Tolo Kecamatan Palu Selatan, Sabtu malam tanggal 16 April silam. Korban tewas seketika setelah diterjang peluru yang mengenai lengan kanan dan menembus dadanya.

Majelis hakim yang diketuai, Elfian dan didampingi dua anggota hakim lainnya menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan.

Dikatakan majelis hakim, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah melalui pertimbangan. Dari segi memberatkan, perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan membuat keluarga korban kehilangan sandaran hidup.

Sementara dari segi meringankan, terdakwa melepas tembakan setelah terlebih dahulu diserang, bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan keluarga serta telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Zainal Abidin sebelumnya. Dimana dalam tuntutannya, JPU melayangkan tuntutan hukuman pidana penjara selama delapan tahun kepada terdakwa.

Atas putusan itu, terdakwa yang hadir dengan didampingi penasehat hukumnya, Hamka mengaku masih menyatakan pikir-pikir, apakah akan menerima putusan itu atau mengajukan banding.

Senada dengan pihak terdakwa, JPU juga masih enggan memastikan apakah pihaknya akan menerima putusan itu atau mengajukan banding. "Saat ini masih pikir-pikir, namun kalau nantinya terdakwa banding, kita akan banding juga," tandas Zainal Abidin.

Sementara suasana persidangan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Sejumlah anggota polisi bersenjata laras panjang mengawal jalannya persidangan. Sidang berlangsung selama dua jam lebih.

usai pembacaan vonis tersebut, terdakwa langsung digiring petugas ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu dan langsung dibawa kembali menuju Rumah Tahanan Kelas II A Palu. (Media alkhairaat), edisi, jum'at. 4/11/2011

PENEMBAKAN WARGA SIGI : Keluarga Tuntut Penembak Dipecat PALU – pihak keluarga almarhum Erik alias Heri, Warga Pakuli yang menjadi korban tewas karena tertembak polisi saat bentrokan warga di desanya, menuntut agar oknum pelakunya dipecat dari institusi Polri.

    "Tuntutan kami adalah meminta pelakunya harus dipecat dari keanggotaan Polri," kata Cici, istri almarhum Erik kepada wartawan di Palu usai pertemuan dengan Kapolda Sulteng Brigjen Pol Dewa Parsana di Mapolda, Kamis.

    Cici yang didampingi sejumlah adik ipar dan pamannya itu meminta Kapolda agar merealisasikan pernyataannya yang akan menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut.    Selain keluarga korban, pertemuan itu dihadiri Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi Abdul Bari Datu Pamusu dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

     Sementara itu, Kapolda Dewa Parsana mengaku serius untuk menangani kasus penembakan tersebut. Namun hal itu melalui proses atau tahapan-tahapan prosedur Polri dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

    Untuk itu, Kapolda berharap kepada seluruh masyarakat Sigi, khususnya di Pakuli agar tidak mudah terprovokasi dengan ulah oknum yang sengaja ingin mengacaukan situasi keamanan yang makin kondusif ini.

    Pelaksana Harian Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulteng Kompol R Bambang Surjadi mengatakan sudah ada 18 anggota Polres Donggala sebagai terperiksa terkait tewasnya Erik.     Penetapan polisi sebagai terperiksa itu berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Propam Polda Sulteng yang dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. (Media Alkhairaat) edisi, jum;at, 4/11/2011

DEMO KASUS TIAKA - Sejumlah mahasiswa dihadang aparat kepolisian ketika berusaha masuk ke dalam kantor DPRD Sulawesi Tengah, Kamis (3/11).

 

FOTO : MAL/MOHAMAD HAMZAH

PALU - Aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Bungku tersebut menuntut agar seluruh tersangka dalam kasus kerusuhan antara warga dan aparat yang terjadi di Ladang minyak Tiaka, Kabupaten Morowali, dibebaskan. (Media Alkhairaat) edisi, Jum'at, 4/11/2011.

PELAJAR BERKENDARA DIRAZIA 

FOTO: MAL/MOHAMAD HAMZAH

PALU - Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort (Polres) Palu, Sulawesi Tengah mendata para pelajar yang terjaring saat melakukan razia terhadap pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor di Jalan Hasanudin, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (31/10).Razia itu bertujuan untuk meminimalisir angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Kepada pelajar yang terjaring, polisi memberikan surat teguran untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor sebab belum memenuhi syarat untuk mengemudi dan apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi tegas.